DPR Dorong Perbankan Turunkan Suku Bunga Perumahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua DPR Marzuki Alie mendukung kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk menurunkan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

Pasalnya, dengan adanya penurunan suku bunga FLPP akan membantu serta mengurangi beban masyarakat. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan harga yang murah dan cicilan yang terjangkau dalam jangka waktu yang cukup lama sekitar 15 tahun. 

“Kami memberikan dukungan kepada Kemenpera yang berusaha memberikan kemudahan dan kemurahan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan fasilitas perumahan dengan menurunkan suku bunga FLPP,” ujar Marzuki Alie kepada sejumlah wartawan saat mengadakan konferensi pers terkait masalah pembiayaan perumahan tersebut di Ruang Kerjanya, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Menurut Marzuki Alie, semakin rendahnya suku bunga FLPP akan mengurangi beban yang harus dibayar oleh masyarakat kurang mampu. Sehingga memperbesar kemungkinan bagi mereka mendapat tempat tinggal yang layak.

Oleh karena itu, dirinya berharap kepada kalangan perbankan nasional, khususnya perbankan pemerintah untuk mendukung program Kemenpera tersebut.

Menpera, imbuh Marzuki Alie, sebelumnya menetapkan suku bunga FLPP sekitar 5 – 6 persen. Akan tetapi sekarang Menpera mengalah dengan suku bunga pada kisaran tujuh persen. Oleh karena itu, harusnya tidak ada kesulitan bagi perbankan seperti BNI, BRI, Mandiri dan juga BTN untuk memenuhi permintaan itu.

Apalagi pemerintah juga akan memberikan porsi dana penyaluran FLPP dengan perbandingan 50 : 50.

Saat ini, imbuh Marzuki Alie, suku bunga yang dibebankan oleh perbankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai masih terlalu tinggi. Hal tersebut sangat kontras dengan suku bunga rendah yang diperoleh para konglomerat yang hampir singgle digit.

Padahal saat ini, Bank Indonesia (BI) sudah mengeluarkan kebijakan menurunkan tingkat suku bungan secara bertahap yakni pada angka sekitar 5,75 persen.

“Harusnya bank pemerintah menjadi motor untuk menurunkan beban seperti suku bunga yang dibayar oleh debitur seperti masyarakat miskin sehingga mereka bisa mendapatkan rumah dengan harga yang murah,” terangnya.

Lebih lanjut, Marzuki Alie menyatakan, cara serta tujuan yang dilakukan oleh Kemenpera selama ini dirasa cukup rasional. Persoalannya bank-bank pemerintah justru tidak menangkap signal ini dengan baik. Sejumlah bank bahkan ada yang menyatakan akan mengalami kerugian kalau melaksanakan kebijakan FLPP tersebut.

Padahal bank pemerintah itu dibentuk oleh pemerintah dan memakai uang negara serta uang rakyat untuk melaksanakan kegiatannya.

Untuk diketahui, tampak hadir mendampingi Ketua DPR,  Staf Khusus Menpera Bidang Hubungan Antar Lembaga Imam M Achid dan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo.