DPR Harus Kontrol Subsidi Jika Harga BBM Naik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI, Taufik Kiemas menegaskan, jika harga BBM menjadi naik, maka DPR harus mengontrol subsidi apakah nantinya digunakan untuk orang miskin atau infrastruktur.

"Uang subsidi nantinya mau dibawa kemana? apakah betul-betul untuk orang miskin atau infrastruktur? kalau terjadi itu maka DPR harus mengontrol," ujar Taufik Kiemas usai bertemu dengan delegasi Moro Islamic Liberation Front (MILF) di Kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2012).

Menurut Taufik, kenaikan harga BBM tentunya sangat dilematis. Pasalnya, baik menaikan atau tidaknya harga BBM, tentunya membawa resiko.

Meski begitu, Taufik lebih memilih menaikan harga BBM diaripada munculnya kasta subsidi dan tidak bersubsidi. "justru hal itu malah tidak bagus lagi," tambah Taufik.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah mau tidak mau mesti menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun kapan dan berapa kenaikannya, pemerintah masih menunggu pembahasan APBN-Perubahan 2012 yang dilakukan pemerintah bersama DPR.

Oleh karena itu sebagai kompensasinya bagi rakyat miskin pemerintah kembali akan memberikan bantuan langsung ke masyarakat atau sejenis bantuan langsung tunai (BLT) yang pernah diberikan pemerintah ke rakyat miskin.

Meski demikian, Anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani menyayangkan keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Semestinya, pemerintah dalam hal ini Presiden tidak mengumumkan kenaikan tanpa persiapan matang.

Pembahasan yang sematang mungkin dan mencoba buka ruang konsultasi dengan DPR atas alternatif apa yang akan dijadikan sebagai kebijakan rakyat. "Apapun alternatif yang diajukan pasti dibahas benefit-benefitnya apa saja untuk rakyat," ujar Dewi.