Minggu, 24 Agustus 2025

Pembatasan Subsidi BBM

HMI Minta SBY Jujur Jelaskan Alasan Menaikkan Harga BBM

PB HMI mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jujur menjelaskan kepada publik mengenai alasan untuk menaikkan BBM

Penulis: Domu D. Ambarita
zoom-inlihat foto HMI Minta SBY Jujur Jelaskan Alasan Menaikkan Harga BBM
TRIBUNNEWS.COM/DOMU AMBARITA
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajriensah (kiri) berserta rombongan diterima Kepala Biro Jakarta Redaksi Tribunnews Network, Febby Mahendra Putra (kanan) di dapur redaksi Tribunnews.com, Jalana Palamerah Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (28/2/2012).
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengimbau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jujur menjelaskan kepada publik mengenai alasan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Tidak perlu bersandiwarara atau berbohong untuk sekadar menjaga agar citra pemerintah tidak turun di mata masyarakat akibat kenaikan harga itu.

"Saat ini ada beberapa isu seksi, antara lain kenaikan harga BBM yang sedang diwacanakan pemerintah," ujar Ketua Bidang Infokom PB HMI Ifda Hanum saat berkunjung ke dapur Redaksi Tribunnews.com, Selasa (28/2/2012).

Dia menilai ada sesuatu yang janggal dalam isu kenaikan harga BBM. Sejak tahun lalu, pemerintah kencang mendengungkan rencana pembatasan premium bersubsidi. Saat itu solusi yang dikemukakan pemerintah antara lain mengurangi konusumsi BBM untuk kendaraan mewah, dan konversi BBM kendaraan bermotor dari premium ke gas. Namun belakangan justru harga BBM akan dinaikkan.

"SBY kalau mau menaikkan harga BBM, maka harus jujurlah. Pertama kali, dia bilang, akan membatasi peredaran premium. Tapi belakangan, justru menaikkan harga BBM. Celakanya, kenaikan drastis, 100 persen, mestinya bertahap 10 persen dulu," kata Ifda.

Aktifis HMI cabang Medan ini mengharap presiden jangan bersandiwara demi citranya tetap baik. 

Siang ini, sejumlah aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berkunjung ke dapur redaksi Tribunnews.com. Rombongan ini adalah Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Noer Fajrieansyah, Ketua Bidang Infokom PB HMI Ifda Hanum, dan Wakil Sekjen PB HMI M Chairul Basyar. Aktifis HMI didampingi pegiat pluralisme Jakarta, AM Putut Prabantoro, dan David, aktifis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).

Isu seksi lainnya, kata Ifda, menyangkut pluralisme. Dan ini ditandaskan Wakil Sekjen M Chairul Basyar. "Kegiatan pluralisme terus akan didorong HMI. Bahkan termasuk kunjungan kami ke Vatikan tahun lalu untuk mengampanyekan pluralisme itu," ujar Chairul.

Dia mengaku miris karena belakangan praktik intoleransi justru mengemuka di kalangan masyarakat. Padahal, sejatinya, agama mengajarkan kita harus berteman dengan siapa pun.

"Apakah saya kalau masuk ke rumah tetangga yang seorang Hindu, ketika keluar dari rumah itu, saya langsung otomatis Hindu?" ujar Chairul retorik.

Ketua Umum PB HMI Noer Fajrieansyah, menandaskan hal serupa. Ia meminta pemerintah seharusnya tidak bermain sandiwara dengan memunculkan wacana bahwa mobil pribadi akan dilarang memakai premium, bahan bakar bersubsidi yang dijual seharga Rp 4.500 per liter. Dengan wacana itu, sebagian besar masyarakat berpikiran mereka nantinya harus memakai bahan bakar non-subsidi, seperti pertamax yangharganya hampir dua kali lipat  premium.

Fajrieansyah menyebut dengan dua wacana yang dilontarkan pemerintah itu, belakangan muncul semacam kepasrahan, masyarakat terkesan menyetujui pemerintah mengurangi dana subsidi bahan bakar minyak dengan menaikkan harga premium. Besar kenaikan itu antara 10-20 persen.

"Setelah sandiwara wacana itu (harus beralih ke pertamax) berhasil membuat masyarakat pasrah jika premium dinaikkan, maka kini pemerintah kembali pada sikap yang sebenarnya, yaitu ingin menaikkan premium," kata Fajrieansyah.

Pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kenaikan harga minyak dunia yang gila-gilaan. Karena itu, ia mewacanakan harga bahan bakar minyak bersubsidi harus dinaikkan akibat tekanan itu. Pernyataan ini bertolak belakang dengan sikap Presiden sebelumnya, dan bahkan bertentangan dengan Undang-undang APBN 2011 yang melarang kenaikan harga BBM selama 2012.  

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan