Pembatasan BBM Subsidi
GMNI Tolak Kenaikan Harga BBM
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak tepat
Penulis:
Srihandriatmo Malau
Editor:
Anwar Sadat Guna
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan keputusan yang tidak tepat dan cerminan sikap pemerintah yang tidak merasakan kegelisahan rakyat.
"Apalagi kenaikan itu akan dilakukan di tengah kondisi rakyat Indonesia masih terbelenggu kemiskinan dan pengangguran, dan daya beli masyarakat yang masih lemah," ungkap Ketua Presidium GMNI Pusat Twedy Noviady Ginting.
Twedy menegaskan, implikasi kenaikan BBM tersebut tentu memberikan dampak yang luar biasa, khususnya bagi rakyat kecil.
Pasalnya, kenaikan harga BBM sudah pasti memicu kenaikan harga barang-barang, terlebih barang kebutuhan pokok rakyat.
"Beberapa argumentasi pemerintah untuk menaikan harga BBM menunjukan sikap jalan pintas pemerintah, bahkan cenderung reaksioner terhadap fenomena kenaikan harga minyak dunia," ungkap Twedy kepada Tribunnews.com, Jakarta, Jumat (2/3/2012).
Ia mengemukakan, anggaran subsidi yang selama ini dianggap membebani APBN merupakan cara pandang pemerintah yang keliru dan telah mengkhianati pasal 33 UUD RI 1945.
Konstitusi sudah jelas mengamanatkan anggaran pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan kewajiban negara (pemerintah). Anggaran subsidi untuk rakyat adalah amanat konstitusi.
Menurut Twedy, paradigma pemerintah yang menganggap subsidi merupakan beban dan harus dikurangi bahkan dihilangkan merupakan bukti nyata kebijakan neolib pemerintah.
"Rakyat harus memahami bahwa alasan utama pemerintah menaikan harga BBM adalah kekeliruan pemerintah yang telah menyepakati keputusan pertemuan puncak negara APEC di Hawai pada November 2011 yakni penghapusan secara bertahap subsidi harga BBM," terang Twedy.
Ditegaskannya, bahwa beban subsidi dan kenaikan harga minyak internasional hanyalah alasan klise pemerintah.
Subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran merupakan bukti ketidak-seriusan pemerintah dalam mendistribusikan BBM kepada rakyat. Hal ini diperparah oleh keengganan pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan minyak nasional.
