DPR: Lakukan Subsidi Langsung dengan Smart Card

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi sekitar 2.73 persen bakal terjadi, jika harga BBM bersubsidi dinaikkan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6. 000.

Namun, inflasi riil bakal mencapai 15 persen, biaya transportasi langsung naik 30 persen, makanan naik 15 persen, dan semua sektor langsung terasa sangat mencekik.

“Wacana pemberian BLT sebesar 150 rb/KK/bulan selama sembilan bulan kepada 17, 5 juta KK hanya membantu 70 juta jiwa, lalu bagaimana dengan 65 juta jiwa lainnya?” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo dengan nada tanya, Minggu (4/3/2011).

Karena itu, lanjutnya, dengan disparitas pendapatan yang tidak normal, maka subsidi bukan hanya dibutuhkan, tapi merupakan keharusan.

Ia menilai, alokasi APBN selama ini sangat ironis. Pada 2005, total belanja birokrasi mencapai Rp 187 triliun, dan pada 2012 membengkak menjadi Rp 733 triliun.

Artinya, terjadi kenaikan belanja birokrasi 400 persen. Sementara subsidi BBM 2005 sebesar Rp 95,6 triliun, dan pada 2012 bertambah menjadi Rp 123,6 triliun. Pada periode yang sama, subsidi BBM hanya naik 29 persen.  

Selama ini, papar Sadar, subsidi didefinisikan sebagai biaya  yang diberikan negara kepada produsen, agar harga produknya terjangkau oleh masyarakat, alias subsidi tidak langsung.

Namun, pola ini memiliki kelemahan, yakni siapa pun yang membeli produk tersebut akan menerima subsidi. Karena itu, Sadar menganjurkan agar subsidi seharusnya bukan pada barang tapi sektor, dalam hal ini adalah sektor transportasi umum, baik penumpang maupun barang.

“Dengan memanfaatkan teknologi smart card, kita bisa memberikan subsidi langsung kepada tersubsidi,” tegasnya.

Untuk transportasi umum,  tutur Sadar, identifikasi sasaran dan besarnya nilai subsidi dapat dilakukan dengan merujuk pada STNK dan izin trayek. Teknologi ini sudah lazim dipakai untuk mengendalikan subsidi di India, Brazil, dan Malaysia, dan berhasil. (*)