Wiranto Ingatkan Kenaikan BBM Berdampak Liar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –Ketua Umum DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Wiranto tidak merasa tersinggung dengan tuduhan yang dilontarkan oleh politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, yang menuding dirinya selalu mengkritisi Presiden SBY. Dalam tuduhannya, Ramadhan Pohan mengatakan, Wiranto tidak mencegah terjadinya demo yang menentang pemerintah SBY, bukan sikap negarawan. Cara-cara Wiranto juga dituding Pohan tidak demokratis, cara jadul yang tidak lagi relevan.

"Dalam mengkritisi pemerintah, saya tidak gegabah dan sangat hati-hati,” kata Wiranto kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/3/2012)

Wiranto kemudian menceritakan soal nasi aking yang ikut menjadi bahan tudingan Ramadhan Pohan. Menurutnya, saat itu di tahun 2007 rakyat yang hanya berjarak kurang dari 100 kilometer dari Ibukota Jakarta, di daerah Provinsi Banten, masih makan nasi aking.

"Ketika itu saya ingin sampaikan pesan kepada pemerintah tentang kebijakan yang belum berpijak kepada rakyat kecil. Tahun 2008 pemerintah akan naikkan harga BBM, saya tolak dan ingatkan presiden yang berjanji tidak akan menaikkan harga BBM di tahun 2008. Akan dicari solusi tepat mengatasi kenaikan harga minyak dunia saat itu," papar Wiranto.

Jadi, tandas mantan Panglima TNI ini, dirinya mengingatkan kepada pemerintah tentang kebijakannya yang tidak konsisten. "Sekarang pun saya ikut menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM dengan konpensasi bantuan macam-macam kepada rakyat yang terkena dampak itu,” katanya.

Bagaimanapun juga, sambung Wiranto, dampak dari kenaikan harga BBM akan liar dan tidak mungkin dapat dikendalikan dengan baik. "Menurut saya pemerintah belum maksimal berusaha untuk mencari solusi lain. Masih ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk menanggulangi kenaikkan harga minyak dunia," tegasnya.

"Misalnya segera tuntaskan re-negoisasi penjualan Gas Tanggul kepada China yang semula hanya $ 3,25 menuju harga pasar yang sudah mencapai 20,00 dolar Amerika. Kalau berhasil, maka Indonesia akan mendapat Rp. 30 triliun setara dengan menaikkan harga BBM sebesar Rp. 1.000 perliter," katanya lagi.

Wiranto menegaskan, alangkah lebih baik membuat kebijakan baru untuk melakukan jual beli minyak hasil tambang tanpa perantara. Kalau itu dilakukan akan banyak uang negara yang diselamatkan untuk menambah APBN.

"Demikian pula lakukan penghematan untuk ongkos birokrasi yang terlalu berlebihan kalau benar-benar ingin meringankan penderitaan rakyat," harap Wiranto.