PDIP: Pemerintah Terkesan Memaksa Warga Pakai Pertamax

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mengkritisi rencana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan berkapasitas 1.500 cc.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, mengatakan, rencana itu dilatarbelakangi karena pemerintah ingin melakukan penghematan secara rumit yang ujung-ujungnya memaksakan masyarakat menggunakan BBM jenis pertamax.

"Kenapa kita lakukan penghematan yang rumit dan jelimet. Padahal, uangnya ada. Kenapa strategi yang dipilih itu adalah memaksa masyarakat ke pertamax?" kata Dolfie dalam jumpa pers di kantor Fraksi PDIP DPR, Jakarta, Senin (23/4/2012).

Dolfie menjelaskan, rencana pemerintah itu dilatarbelakangi asumsi bahwa penggunaan BBM bersubsidi akan meningkat menjadi 43 juta kiloliter.
Angka itu meningkat sebesar 3 juta kiloliter dari asumsi di APBN Perubahan 2012 yang menyantumkan asumsi penggunaan BBM bersubsidi adalah 40 juta kiloliter.

Hitung-hitungan anggaran yang harus dikeluarkan untuk menyokong perbedaan 3 juta kiloliter itu adalah sebesar Rp 10,5 triliun.

Dengan dalih penghematan, pemerintah memilih jalah pintas dengan melakukan pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan berkapasitas di atas 1500 cc.

Menurut Dolfie, pemerintah tak perlu melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Sebab, masih ada anggaran yang dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Sementara (BLSM) sebesar Rp 30,5 triliun.

Anggaran BLSM itu bisa direlokasikan untuk tambahan anggaran BBM bersubsidi sebagaimana asumsi penghitungan kebutuhan BBM bersubsidi versi pemerintah. "Jadi, sebenarnya sekarang ini tidak masalah. Kebutuhan itu bisa ditutupi," ujarnya.