Hukuman untuk Brimob Gorontalo Dipertanyakan

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan hukuman berupa teguran dan penundaan pendidikan kepada anggota Brimob Gorontalo selama satu tahun. TB Hasanuddin yang tak lain mantan Sekretaris militer (Sekmil) ini tegas menyatakan, hukuman yang diberikan itu, sangat ringan.

"Hukuman disiplin berupa teguran dan penundaan pendidikan selama 1 tahun kepada anggota Brimob di Gorotalo patut dipertanyakan. Pertama, seringan itukah hukumannya ? Padahal, telah menimbulkan jatuh korban, 1 orang meninggal dunia dan 3 orang luka tembak. Apakah cukup penembakan itu diselesaikan lewat hukuman teguran dan penundaan pendidikan," TB Hasanuddin mempertanyakan, Rabu (2/5/2012).

Sebelumnya, Kepolisian telah memberi sanksi kepada seorang perwira dari Satuan Brimob Gorontalo. Yakni, teguran tertulis dan 21 hari penempatan khusus. Adapun, delapan anggotanya mendapat sanksi penempatan khusus selama 21 hari dan ditunda untuk mengikuti pendidikan selama satu tahun atau satu periode.

"Mengapa penundaan pendidikan harus jadi hukuman? Padahal, tidak semua orang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan. Patut dipertanyakan juga bagaimana hukuman untuk anggota Kostrad yang terlibat dalam perkelahian, apakah mereka juga mendapatkan hukuman setimpal , karena yang memulai bentrok misalnya ? Barangkali rakyat harus tahu perkembangannya," TB Hasanuddin mempertanyakan kembali.

Masalah perkelahian antara TNI vs Polri akhir ini, katanya, memang semakin sering terjadi terutama diera reformasi. Hal ini, TB Hasanuddin menduga ada masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Dan salah satu penyebab dari adanya perkelahian antar angkatan atau antar korps , adalah sering lemahnya penindakan dan hukuman terhadap para pelakunya.

"Sehingga tak memberikan efek jera terhadap para pelaku lain. Panglima TNI dan Kapolri harus duduk bersama menyelesaikan masalah ini agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi dimasa mendatang," TB Hasanuddin memberi saran.