LSM Asing yang Bikin Citra Indonesia Jelek Bakal Ditindak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembawaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yang menjatuhkan citra Indonesia di kancah internasional bakal mendapat sanksi dari Pemerintah Indonesia.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Koservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Darori mengatakan LSM asing yang beroperasi harus sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Jika ada Kritik dan saran boleh saja dilontarkan oleh LSM asing, asalkan bertanggung jawab," tutur Darori di sela-sela acara Asia Pulp & Paper Sustainability Roadmap di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (6/6/2012).

"Ada NGO (non-government organization) mengaku menemukan kuku harimau di toko emas dan disiarkan di seluruh dunia. Mereka juga menuduh Indonesia tidak concern dengan harimau. Saya katakan jika dalam waktu 1 x 24 jam tidak meninggalkan Indonesia akan saya tangkap. Malam harinya, dia kabur. Ternyata takut juga," urai Darori lagi.

Gencarnya tekanan-tekanan LSM asing kepada Indonesia dan industri pulp dan kertas nasional, disinyalir Darori, tidak lepas dari persaingan dagang. Karena itu dia mengimbau para pengusaha agar melakukan persaingan dagang secara sehat.

"Pernah ada berita kalau APP merusak hutan, sampai kertas-kertas tissue kita pun ditolak. Saya jelaskan alasannya dan bahkan ketika saya cek ke lokasi hutan yang diduga dirusak, ternyata belum tersentuh. Ini fakta, bahwa dalam dunia perdagangan mungkin ada persaingan. Namun, kita harapkan adanya persaingan sehat," papar Darori.

Ia juga mengungkapkan kegiatan ilegal LSM asing yang mengaku menerima dana Rp75 miliar dan akan digunakan untuk membangun suatu daerah konservasi. Ternyata, setelah dicek, dananya disalahgunakan. Uang yang dipakai hanya untuk membangun sebuah gedung, itu pun cuma bernilai Rp1 miliar, bukan Rp 75 miliar.

‘’Saya minta dipertanggungjawabkan. Setelah dikonfirmasi, negara tempat LSM itu berasal berdalih memakai uang itu untuk berkampanye Indonesia di luar negeri. Itu yang tidak bener, saya laporkan ke Bareskrim dan orangnya sudah kabur ke luar negeri,’’ tukasnya.

Ia juga menampik anggapan kalau Indonesia tidak berusaha melestarikan hutan dan lingkungan. Sebab faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan alam terbesar di dunia.

‘’Selama menjabat Dirjen, saya diberi kesempatan berkeliling Eropa dan baru saja pulang dari New Zealand . Ternyata, di sana tidak ada hutan alam lagi, cuma hutan pinus dan hutan tanaman industri (HTI). Nah, apa yang dilakukan APP, kita patut bersyukur. Karena APP mengikuti ketentuan yang berlaku di Indonesia ,’’ imbuhnya.

Sementara itu, ditemui di tempat terpisah, Ketua Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Sofyan Wanandi mengatakan, jika melihat sejarah kehutanan di Indonesia, kontribusi terbesar kerusakan hutan justru disumbang investor Amerika, Jepang, Korea, dan Taiwan. Soalnya, mereka investor pertama di bidang kehutanan Indonesia.

"Kita (pengusaha Indonesia) yang harus cuci piring akibat kerusakan hutan. Namun, saat ini kita justru yang dimaki-maki LSM-LSM asing bahwa kita merusak hutan. Ironisnya, mereka tidak teriak-teriak kerusakan hutan dari dulu. Saya tidak tahu kenapa," kata Sofyan Wanandi.

Menurut Sofyan Wanandi, ini waktunya bersama-sama melihat Indonesia ke depan, bukan ke belakang. Artinya, jangan lagi menuding siapa yang merusak lingkungan dan hutan.
Saat ini, upaya memperbaiki kerusakan hutan dan menjaga kelestarian lingkungan berkelanjutan telah menjadi komitmen pemerintah dan pengusaha yang tertuang dalam KTT Perubahan Iklim berlangsung di Bali 2010. Program konservasi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF) yang dicanangkan APP harus dihargai.

"Saya berharap LSM asing berbagi dengan kami soal kerusakan hutan ini. Jangan hanya sekadar menyerang pengusaha dan kebijakan pemerintah," tuturnya.

Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, pemerintah bertekad melawan kampanye hitam LSM asing terhadap perusahaan/produk Indonesia yang dituding tidak ramah lingkungan.

Diakui Gita Wirjawan, selama kampanye masih dalam batas wajar, pemerintah akan terus melawan dengan melakukan sosialisasi dan mengedukasi baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia harus menunjukkan komitmen untuk menjaga lingkungan dan melestarikan hutan.

"Siapa pun (LSM asing) boleh gencar, kita (pemerintah) juga akan terus gencar meng-counter. Selama ini kita lakukan dalam batas wajar sesuai peraturan. Dan, selama kita mematuhi persyaratan, selama kita bisa mendengar masukan-masukan dari mana pun serta dilakukan dalam batas wajar. Kita harus terus lakukan penyuluhan, kita tidak boleh menyerah. Karena, kita juga harus memberikan sesuap nasi untuk anak dan cucu kita, selama itu dilakukan dengan penuh kepekaan terhadap peraturan yang ada, Insya Allah semua baik-baik saja," jelas Gita Wirjawan.