Kumpulkan Deklarator PD, SBY Diduga Ingin Singkirkan Anas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengumpulan para ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tanpa melibatkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) oleh Ketua Dewan Pembina PD Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Selasa (12/6/2012) malam, merupakan cara menyapu Anas berserta pendukungnya.

Itu dilakukan SBY agar bisa mengembalikan mengembalikan martabat dan etika politik PD menyusul sejumlah kasus yang menjerat kader, termasuk nama Anas yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang.

Dalam pandangan Pengamat Politik J.Kristiadi, dimungkinkan keinginan menyapu Anas dan gerbongnya dari PD juga aspirasi para pendiri dan deklarator partai berlambang mercy itu.

"Itu namanya politik. Nyatanya Pak SBY, bagaimana dia coba mengeliminir Mas Anas, setelah ada pergantian di fraksi-fraksi sekarang mulai membangun basis kekuatan dengan mengatasnamakan semua DPD. Mungkin juga deklarator dan pendiri, bahwa sebenarnya ada tekanan-tekanan supaya dia bisa mengembalikan bagaimana mewujudkan politik etis bermartabat.
Yang harus diingat Pak SBY, orang yang akan disingkirkan itu bukan orang sembarangan," kata Kristiadi kepada Tribunnews.com, Rabu(13/6/2012) malam.

Sebab, lanjut Kristiadi, Anas juga punya basis massa pendukung dengan latar belakang. Para pendukung Anas tentu tak rela jika hanya Anas yang disingkirkan.
Tokoh-tokoh di mana Anas berorganisasi, seperti HMI atau KAHMI tak rela jika bersih-bersih PD ternyata yang dibersihkan cuma Anas doang. Masa sebagai Ketum yang bersama-sama dengannya tak mengerti apa yang diperbuatnya.

"Saya kira jika benar bersih-bersih ini, maka sapunya juga harus bersih. Sebab, kalau yang hanya dibersihkan Anas, maka Anas akan mengatakan orang sapunya enggak bersih, kok mau bersihkan saya.
Tdak salah jika Anas kelak menuntut SBY yang telah menyingkirkannya untuk koreksi diri, termasuk jika anggota keluarganya terlibat kasus," jelasnya.

Pasalnya, saat ini realitas persepsi masyarakat ke PD sudah seperti itu. Apabila SBY berniat membersihkan maka selain sapunya harus bersih. Kedua, dia harus ambil risiko siapapun yang terkena, sanak saudara, anak dan lain-lain, maka dia harus tegas.

"Seharusnya SBY juga tak hanya fokus pada upaya bersih-bersih untuk partainya sendiri. Selaku kepala pemerintahan, SBY juga harus bersih-bersih ke partai lain dalam bentuk kesepakatan politik yang dituangkan dalam UU. Sebab, imbauan hingga seruan dalam pidato Presiden SBY tak ampuh lagi. Hai...partai-partai kita bertaubatlah, seperti taubat nasional. Sebab, rakyat sudah tahu dan mengerti perbuatan kita juga. Masing-masing juga tahu dan saling mengunci. Pokoknya kita yang namanya politik transaksi dan keuangan distop," pungkasnya.