Golkar Dukung Pemberantasan Korupsi Agar Suara Tak Melorot
Partai Golkar tidak akan tinggal diam agar elektabilitas partai tak terus menurun menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan kadernya
Penulis:
Abdul Qodir
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar tidak akan tinggal diam agar elektabilitas partai tak terus menurun menyusul kasus dugaan korupsi yang melibatkan kadernya.
Ketua DPP Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan partainya akan mengambil langkah antisipatif agar suara Partai Golkar bisa meningkat pada Pemilu 2014.
"Kami sebagai partai akan melakukan langkah antisipasi agar elektabilitas kembali bisa meningkat, yakni dengan konsisten pada komitmen pemberantasan korupsi dan juga birokrasi pemerintahan yang bersih," kata Agun, Kamis (19/7/2012).
Sebagaimana diberitakan, anggota DPR sekaligus Wakil Bendahara Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua MKGR, Zulkarnaen Djabar, menjadi tersangka kasus korupsi pembahasan pengadaan Alquran dan laboraorium Madrasah Tsanawiyah di Kementerian Agama 2011-2012.
Putra Zulkarnaen bernama Dendy Prasetiya yang merupakan Sekjen Gerakan Muda MKGR, juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. KPK juga mengusut keterlibatan Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga MKGR, Fahd Rafiq.
Dan KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri kepada petinggi MKGR lainnya, yakni Vasco Ruseimy. KPK juga sudah meminta keterangan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Menko Kesra yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono untuk kasus korupsi PON Riau.
Di lembaga penegak hukum kejaksaan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar lainnya, Fadel Muhammad, kembali menjadi tersangka kasus korupsi penggunaan dana silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) Provinsi Gorontalo 2001.
Menurut Agun, partainya mau tak mau harus menerimakan hasil survei yang menunjukan elektabilitas partai saat ini mulai menurun. Namun, hasil survei juga bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh opini dan kejadian di masyarakat.
Selain itu, Partai Golkar juga tak memperkirakan atas adanya kader dan politisi muda yang terlibat kasus korupsi. Kasus-kasus korupsi yang menjerat kader akan menjadi bahan evaluasi partai guna mengambil langkah strategis.
"Pada akhirnya, partai hanya bisa menyerahkan pada proses hukum. Golkar meminta agar kader-kader yang memang bermasalah hukum segera diproses dengan penegakan hukum yang benar. Ini kan sudah masuk ranah hukum. Yang berbuat (kasus) harus bertanggungjawab. Partai Golkar akan mendukung KPK dan kami berharap publik bisa melihat ini," tukas Ketua Komisi II DPR itu.
