FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar

Alokasi anggaran pemberantasan korupsi untuk tahun 2013 masih buram

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-inlihat foto FITRA:Anggaran Pemberantasan Korupsi Hanya Rp 346 Miliar
net
Seknas FITRA, Ucok Sky Khadafi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Alokasi anggaran pemberantasan korupsi untuk tahun 2013 masih buram. Dalam himpunan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga) mengalokasi anggaran untuk pemberantasan tiga lembaga seperti KPK, Kejaksaan, kepolisan hanya sebesar Rp 346 miliar untuk tahun anggaran 2013.

Artinya, anggaran pemberantasan korupsi untuk tahun 2012 ke tahun anggaran 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp.176.7 miliar. Dimana alokasi anggaran untuk pemberantasan korupsi pada tahun 2012 sebesar Rp.169 miliar.

Akan tetapi menurut Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi alokasi anggaran pemberantasan tersebut masih minim,prihatin, dan alokasi anggaran ini mengkonfirmasikan kepada publik bahwa pemberantasan korupsi selama satu tahun ke depan masih berwajah buram.

"Pemerintah dan DPR, lebih mengutamakan alokasi anggaran seperti kebutuhaan anggaran OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebesar Rp.1.6 triliun daripada pemberantasan korupsi dari 3 lembaga yang hanya diberikan sebesar Rp.346 miliar. Padahal OJK masih sebagai lembaga baru yang belum jelas kinerjanya, dan belum jelas kontribusi buat publik, tapi sudah dimanja sekali dengan akan mendapat alokasi anggaran yang besar amat sekali,"kata Uchok dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Senin(15/10/2012).

Uchok membandingkan dengan alokasi anggaran KPK, dimana secara total alokasi anggaran KPK hanya sebesar Rp 720.7 miliar untuk tahun 2013, dan alokasi anggaran OJK sudah sampai kepada 1.6 triliun.

"Demi rasa keadilan, dan masih ada waktu karena APBN 2013 belum disahkan, lebih baik alokasi anggaran OJK ini dipotong 85 persen saja. Kalau ingin dapat alokasi anggaran yang besar, bukti dulu mereka bekerja dengan serius. Selanjutnya kembalikan ke alokasi anggaran pemberantasan korupsi seperti Kejaksaan,KPK, dan Polri,"kata Uchok.

Menurut Uchok, dari tiga lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung memiliki anggaran terbesar pemberantasan korupsi.

Total alokasi anggaran sebesar Rp 295.9 miliar untuk tahun anggaran 2013, dan sebesar Rp 145.7 miliar untuk tahun 2012.

"Jadi, alokasi anggaran kejaksaan untuk pemberantasan korupsi mengalami kenaikan sebesar Rp 150.2 miliar,"ujar Uchok.

Alokasi anggaran untuk kejaksaan agung pada tahun 2012 sebesar Rp 14.5 miliar, dan pada tahun 2013 mengajukan anggaran sebesar Rp 18.2 miliar. Jadi kenaikan alokasi anggaran dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp 3.7 miliar.

Sedangkan jumlah kasus yang ditangani mulai dari tahap penyelidikan,penyidikan,pra penuntutan,dan penuntutan atau lebih ringkas namanya sampai penuntutan saja sebanyak 12 kasus, dimana untuk satu kasus dihargai sebesar Rp 469 juta juga untuk tahun 2012.

Sedangkan untuk tahun 2013 diajukan sebanyak 45 kasus dengan harga per kasus sebesar Rp 193 juta juga perkasus.

"Jadi, pemberantasan korupsi pada tingkat kejaksaan agung, kasusnya akan ditangani bertambah banyak, tapi alokasi anggaran perkasus mengalami penurunan,"kata Uchok.

Kemudian, ada juga yang namanya 'Program Peningkatan Upaya Hukum,Eksekusi dan Eksaminasi' untuk tahun 2013 sebesar Rp 3.4 miliar untuk sebanyak 208 kasus, dimana rata -rata akan mendapatkan harga perkasus sebesar Rp 16 juta.

Halaman
123
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved