Dahlan Iskan: Pokoknya Saya tak Mau Komentar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Menteri BUMN Dahlan Iskan enggan banyak berkomentar terkait ketidakhadiran dirinya dua kali rapat dengan Komisi VII DPR. Rapat tersebut seharusnya akan memverifikasi Dahlan sebagai mantan Dirut PLN karena ada dugaan merugikan negara senilai Rp 37,6 triliun.

"He he he, saya tidak mau berkomentar," kata Dahlan di Jakarta, Kamis (25/10/2012).

Hingga kemarin, Dahlan memang sedang ada kunjungan dinas ke Jambi. Kedatangannya ke sana dalam rangka bertemu dengan pengusaha setempat, khususnya peternak sapi dan petani kelapa sawit. Dahlan juga enggan berkomentar, meski DPR akan memanggil paksa dirinya.

Dahlan juga bergeming meski ada ancaman dari Komisi VII DPR bahwa DPR akan menyurati Presiden SBY agar mengecualikan Dahlan Iskan untuk menyertai kunjungan dinas Presiden ke daerah. "Pokoknya saya tidak mau berkomentar," tambahnya.

Hingga saat ini Dahlan masih bersikukuh bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah alamat dalam mempertanyakan penggunaan energi primer pembangkit listrik pada 2011 yang merugikan negara sebesar Rp 37 triliun. Seharusnya, hal ini disampaikan BPK kepada BP Migas selaku otoritas pengatur gas nasional.

Dahlan menuturkan, yang dimaksud dengan penyimpangan biaya listrik yang dilakukan oleh PLN memang terjadi di instansi yang dipimpinnya saat itu. Namun, hal tersebut disebabkan niat awal PLN yang semula ingin melakukan penghematan anggaran produksi listrik dengan mengganti bahan bakar dari minyak menggunakan gas.

Namun, rupanya, pemasok gas nasional sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Karena itu, sebut Dahlan, PLN terpaksa kembali menggunakan BBM sebagai bahan baku produksi listrik. "Tentu niat berhemat dengan menggunakan gas tidak tercapai dan PLN justru harus menambah biaya produksi lagi karena kembali membakar BBM," ungkap Dahlan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/10/2012).

Menurut Dahlan, jika pada saat itu PLN mendapatkan pasokan gas, biaya produksi bisa lebih efisien hingga Rp 90 triliun. "Karena waktu itu PLN tidak mendapatkan pasokan gas, biaya produksinya menjadi boros atau tinggi sekian triliun alias over budget. Akan tetapi, PLN tetap harus memproduksi listrik," ujarnya.

Pada periode tersebut, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PLN (Persero). Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT), menurut anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon, BPK menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 37 triliun atas penggunaan energi primer pembangkit listrik PLN pada 2011. Dia menjelaskan, seharusnya PLN menggunakan mix energy primer sebagai bahan bakar pembangkit listrik.