PKS: Jangan Membuat Statement Gaduh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung Menteri BUMN Dahlan Iskan, agar membuka oknum DPR yang meminta jatah.

"Kami katakan bahwa, statement-statement itu jangan membuat gaduh saja," kata Wakil Ketua Fraksi PKS Sohibul Iman, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/10/2012).

Dahlan, lanjutnya, lebih baik membuka data oknum DPR. Bila Dahlan sudah mengungkap oknum, maka publik dapat mengujinya.

"Kalau statement itu tidak jelas, kasihan masyarakat," tuturnya.

Anggota Komisi VI juga meminta Dahlan menjelaskan persoalan inefisiensi PLN. Audit BPK menyatakan PLN boros Rp 37 triliun pada 2009-2010, hanya karena membakar BBM di pembangkit listrik tenaga gas.

"Dua-duanya harus diselesaikan. Isu adanya anggota Dewan yang minta jatah itu dibuka. Persoalan inefisiensi PLN juga harus dibuka," ucapnya.

Ketika ditanya apakah PKS khawatir bila ternyata oknum DPR yang meminta jatah itu ternyata dari partai tersebut, Sohibul mempersilakan Dahlan mengungkapnya.

"Enggak perlu rapat, kalau ada yang begitu langsung buka saja," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dahlan Iskan melapor kepada Seskab terkait Surat Edaran 542, yang berisi imbauan kepada jajaran anggota kabinet Indonesia Bersatu dan semua pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian, untuk mengawal dengan benar perencanaan dan pelaksanaan.

Laporan Dahlan langsung direspons Dipo Alam, dengan menerbitkan surat yang memerintahkan semua direksi BUMN menolak oknum DPR yang meminta jatah. (*)