Ketika Dahlan Iskan 'Diadili' Komisi VII DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri BUMN  Dahlan Iskan mendapat banyak pertanyaan, saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR.

Dahlan seperti 'diadili', saat anggota Komisi VII menanyakan inefisiensi PLN hasil temuan BPK, ketika Dahlan menjabat sebagai direktur utama.

Berawal dari anggota Komisi VII Alimin Abdullah yang menyindir Dahlan terkait laporan mengenai oknum pemeras BUMN. Alimin yang juga anggota BK mengaku bingung, karena Dahlan sering berkirim surat.

"Katanya 10 orang, ternyata pas datang cuma dua, terus kasih surat tambah lima. Sekarang ada surat yang ketiga, kan jadi bingung, Pak Dahlan ahli kalau pencitraan," kata Alimin saat rapat kerja dengan Dahlan, yang juga dihadiri Menteri ESDM Jero Wacik, Kepala BP Migas R Priyono, jajaran Direksi PT PLN, PT Pertamina, dan PT PGN, di Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (13/11/2012).

Alimin mengingatkan, perbuatan Dahlan banyak yang seperti pencitraan. Ia mencontohkan saat Dahlan Iskan membuka pintu tol.

"Kasihan penjaga pintu tolnya," imbuhnya.

Kemudian, saat Dahlan membersihkan lantai toilet di Bandara Soekarno-Hatta.

"Wah kalau sebulan luar biasa," ucap Alimin.

Rachmat Hidayat, anggota Komisi VII lainnya, merasa dibohongi oleh Dahlan Iskan. Sebab, Dahlan menyebutkan data yang berbeda dengan audit BPK.  

"Jujur saja, dari hal kecil sudah kelihatan," ujarnya.

Politisi PPP Irna Narulita, menyindir Dahlan yang datang ke DPR mengendarai mobil listrik.

"Mobilnya seperti mobil Mr Bean," sindirnya.

Menurut Irna, Dahlan memiliki gaya berbeda dengan Dirut PLN sebelumnya. Apalagi, saat Dahlan menaruh botol minuman ke balik kemeja putihnya. Irna langsung menjawab.

"Itu botol minuman ditaruh di balik kemeja, kayak air minum doa dari kyai," selorohnya.

Dewi Aryani, politisi PDI Perjuangan, pun kecewa dengan Dahlan. Sebab, Dahlan ternyata hanya membaca ringkasan BPK.

"Kelihatan tidak ada niat baik atas hasil audit BPK. Saat presentasi, bilangnya rekomendasi PLN hanya satu, padahal ada 52 rekomendasi. PLN tidak punya perencanaan yang baik," tuturnya.

Dewi juga meminta klarifikasi mengenai Jakarta yang gelap karena kekurangan listrik.

"Itu menyesatkan dan tidak benar. Semua orang resah. Sebetulnya tidak perlu, karena ada 30 persen tabungan daya," paparnya.

Dahlan lalu menjelaskan, bahwa memang terdapat tabungan daya 30 persen. Namun, secara mikro tidak dapat seperti itu.

Dahlan menyatakan, bila pembangkit listrik Muara Karang mati, maka Jakarta Utara kehilangan 1.000 MW dan tidak bisa diganti.

"Mengenai pencitraan, saya serahkan kembali saja," ucapnya.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana akhirnya meminta rapat ditunda hingga pekan depan. Sebab, Dahlan belum membaca audit BPK.

"Bagaimana kalau kita tunda, soalnya kan nanti teman-teman juga bertanya hal yang sama dan sudah tertebak. Biarkan Pak Dahlan membaca dulu hasil temuan BPK," usul Sutan. (*)