Breaking News:

DPR tak Percaya Hasil Survei Uji Publik Kurikulum 2013

Hasil survei uji publik kurikulum 2013 membuat takjub Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran

zoom-inlihat foto DPR tak Percaya Hasil Survei Uji Publik Kurikulum 2013
TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN
Sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Peduli Bahasa Daerah (FPBD) menggelar aksi damai di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (7/1/2013). Dalam aksinya mereka menolak Kurikulum 2013 dan menuntut bahasa daerah atau bahasa Sunda jadi pelajaran terpisah dan tidak digabung dengan pelajaran lain. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Andri Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei uji publik kurikulum 2013 membuat takjub Anggota Komisi X DPR RI, Herlini Amran. Sebabnya, dukungan besar diberikan terhadap rancangan kurikulum 2013.

"Saya sangat takjub dengan hasil survei/polling yang angka-angkanya begitu mendukung implementasi Kurikulum 2013 dari pemaparan Mendikbud," ujar Herlini Amran di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hasil survei itu berbeda saat ia melakukan kunjungan ke daerah terkait perubahan kurikulum pada 2013.

"Kebanyakan justru tidak setuju terhadap pergantian kurikulum 2013 ini," ucapanya seraya tidak begitu percaya dengan hasil survei yang mendukung penuh pemberlakuan kurikulum 2013.

Herlini mengaku, telah melakukan dengar pendapat dengan Guru, Pengurus Sekolah, orangtua murid siswa dan wartawan terkait kurikulum 2013.

"Terus terang saya sukar mempercai validasinya. Karena tidak mengetahui prosesnya dan metode pelaksanaanya, karena masih banyak pihak yang menganggap uji publik ini hanya untuk melegitimasi saja. Dan jika laporan hasilnya seperti ini sukar divalidasi, yah wajar diragukan masyarakat umum,” ungkapnya.

Ia menilai, pelaksanaan uji publik kurikulum 2013 kurang ideal. Situasi ini memicu tanggapan tak sedap."Wajar saja jika ada pihak-pihak yang menganggap uji publik sekadar formalitas atau terkesan dipaksakan," imbuhnya.

"Ada yang mengeluhkan tidak adanya sesi tanya jawab. Ada yang merasa terlalu digiring pada power point paparan uji publik, ada yang meragukan utilisasi masukan publik bila silabus atau modul atau bukunya sudah jadi dan lain sebagainya."

Anggota DPR asal Wilayah Pemilihan Kepulauan Riau itu berharap Kemendikbud bisa memberikan penjelasan lebih detil kepada publik dan panja Kurikulum di Komisi X DPR, bagaimana teknis pelaksanaan uji publik yang dilakukan bulan lalu.

“Jangan sampai semua masukan itu ditabulasi saja, sementara konsepsi akhir kurikulum sudah dibuat duluan,” katanya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved