Breaking News:

Djoko: Inpres 2 Tahun 2013 Jangan Diartikan Macam-macam

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (28/1/2013) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2013 mengenai

zoom-inlihat foto Djoko: Inpres 2 Tahun 2013 Jangan Diartikan Macam-macam
KOMPAS.COM/RODERICK ADRIAN MOZES
Menkopolhukam Djoko Suyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Senin (28/1/2013) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2013 mengenai Peningkatan Efektifitas Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

Menurut Menko Polhukam, Djoko Suyanto, lahirnya Inpres ini lebih dilatarbelakangi meningkatnya konflik sosial yang terjadi sepanjang tahun lalu. Khususnya konflik yang cenderung mengarah ke tindak kekerasan. Pun ada kesan yang tumbuh di masyarakat, bahwa penangannnya belum tuntas dan tidak tuntas.

Bercermin pada itu, kata Djoko, ke depan perlu ketanggap-segeraan aparat-aparat yang membidangi keamanan. Terutama Polri dan dibantu yang lain, termasuk TNI dan kepala daerah untuk dapat cepat bertindak dan menyelesaikan tindak kekerasan akibat konflik sosial dan terorisme yang berkembang di masyarakat.

"Karena itu, Inpres ini jangan diartikan macam-macam. Karena pijakan dari Inpres ini tetap mengacu pada Undang-undang (UU) Polri, UU TNI, Pemda, UU Intelejen Negara. Dan utamanya UU Penanganan konflik sosial, UU Nomor 7 tahun 2009," tegas Djoko dalam Konferensi Pers kepada wartawan termasuk Tribunnews,com, usai Rapat Kerja Pemerintah 2013, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Senin (28/1/2013).

Tepatnya, menurut Djoko, pasal 9 UU nomor 7 itu, dikatakan pemerintah pusat dan daerah berkewajiban meredam potensi konflik yang ada di masyarakat. Lebih lanjut di Pasal 10, Pemerintah pusat dan daerah diperintahkan, agar membangun sistem peringatan dini, yang berisikan peta potensi konflik-konflik di daerah-daerah. Kemudian mencegah terjadinya perluasan konflik itu sendiri.

Selain itu juga, Inpres yang kedua diterbitkan SBY pada tahun ini, juga utamanya dilandaskan pada UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah dalam tugas dan kewenangannya memiliki kewajiban di antaranya menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya.

"Atas dasar latar belakang, meningkatnya konflik dan belum terselesaikannya dengan baik konflik dan sinergi antara aparat-aparat yang belum terpadu, itulah yang menjadi perhatian utama diterbitkannya Inpres ini," tegas Djoko.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Anwar Sadat Guna
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved