Pajak Keluarga Cikeas

KPK Diminta Usut Dugaan Skandal Pajak Keluarga SBY

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan skandal pajak keluarga Presiden SBY.

KPK Diminta Usut Dugaan Skandal Pajak Keluarga SBY
NET
Presiden SBY

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut tuntas kasus dugaan skandal pajak keluarga Presiden SBY.

Menurut Direktur Direktur Hukum dan Advokasi Masyarakat Visi Indonesia Akbar Kiahaly, KPK selama ini terlihat ganas dalam memberantas korupsi di Tanah Air.

Untuk itu, Akbar meminta agar KPK tidak menganaktirikan kasus dugaan skandal pajak Presiden SBY.

"Baru-baru ini, Langkah KPK dalam melakukan tindakan tangkap tangan atas kasus suap daging impor yang diduga melibatkan salah satu petinggi partai berinisial LHI, sangat heboh," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Kamis (31/1/2013).

"Pemberitaan begitu sangat besar, sehingga menggusur kasus besar lain yang tidak kalah menghebohkan, yaitu dugaan skandal pajak keluarga Cikeas (Presiden SBY, Agus Harimurti, dan Edi Baskoro)," imbuhnya.

Akbar meminta KPK jangan gentar mengusut dugaan kasus pajak keluarga SBY, kendati merupakan orang yang berkuasa di Indonesia.

"KPK Jilid III harus kembali lagi mengulangi sejarah gemilang KPK Jilid II di bawah kepemimpinan Antasari Azhar, yang berani memenjarakan besan presiden. KPK jangan pernah ragu dan takut akan ancaman yang sering muncul, bila KPK menangani kasus yang melibatkan orang yang berkuasa," tuturnya. (*)

Penulis: Samuel Febrianto
Editor: Yaspen Martinus
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved