Pajak Keluarga Cikeas

Misbakhun Tak Terima Dituduh Bocorkan SPT Pajak SBY

memasukkan ke koran The Jakarta Post.

Misbakhun Tak Terima Dituduh Bocorkan SPT Pajak SBY
tribunnews.com/herudin
Mokhammad Misbakhun

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Politisi Partai Keadailan Sejahtera Mokhamad Misbakhun menegaskan, ada seratusan pegawai yang bisa mengakses SPT Pajak SBY dengan alasan iseng dan sekedar ingin tahu. Tidak ada 1 pun alasan dari pegawai pajak yang bisa log in data tersebut untuk memasukkan ke koran The Jakarta Post.

Misbakhun kemudian mempertanyakan pernyataan Andi Arief disalah satu majalah ibu kota yang menuduh dirinya membocorkan SPT Pajak SBY.

"Kenapa Andi Arief menuduh saya yang membocorkan SPT Pajak SBY? Saya tidak pernah bertemu wartawan di Taman Ismal Marzuki (TIM) seperti yang disampaikan oleh Andi Arief di majalah tersebut. Saya juga tidak punya kebiasaan menjadikan TIM meeting point," kata Misbakhun dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (11/2/2013).

"Hebat dong saya. Setiap ada SBY diisukan jelek oleh media. Saya yang dijadikan sasarannya. Dijadikan Enemy of the State. Pun,begitu ketika soal SPT Pajak SBY terungkap ke media," kata Misbakhun lagi.

Pasca teruangkapnya SPT Pajak keluarga Presiden SBY yang dipublikasikan pertama kali oleh koran The Jakarta Post, langsung mendapat respon dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK siap menelusuri dugaan skandal pajak yang diduga dilakukan oleh keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, hal itu baru terealisasi, jika ada laporan dari masyarakat yang masuk ke lembaganya.

"Tentunya kalau sudah ada laporan," kata Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Senin (4/2/2013) lalu.

Sebagaimana diketahui, laporan masyarakat terkait indikasi korupsi ke KPK, pasti akan ditindaklanjuti. Laporan itu akan melalui proses validasi, untuk menentukan ada atau tidaknya tindak pidana korupsi.

"Kalau ada suap dalam pengurusan itu, berarti itu urusan KPK. Kalau ada pegawainya yang terima suap untuk ngurusi itu, bisa KPK masuk. Tapi saya mesti cek dulu, bagaimana laporan itu. Apa sudah ada, apa belum. Tetapi perlu disampaikan kalau soal SPT (Surat Pajak Tahunan), KPK tak berwenang," kata Johan.

Mengenai dugaan skandal pajak keluarga SBY itu pertama kali muncul di harian berbahasa Inggris, The Jakarta Post.

Halaman
12
Penulis: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved