Budiman: Pemerintah Desa Belum Miliki Legalitas Hasil PNPM

PNPM di 7 kecamatan di Banyumas telah mampu mendorong masyarakat desa membangun sarana pendidikan di desa, klinik2 kesehatan, serta pasar desa.

Editor: Gusti Sawabi
zoom-inlihat foto Budiman: Pemerintah Desa Belum Miliki Legalitas Hasil PNPM
TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA
Politisi Budiman Sudjatmiko (kanan)

Laporan Wartawan Tribun Jakarta, M Zulfikar


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sudjatmiko menyatakan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) di 7 kecamatan di Banyumas telah mampu mendorong masyarakat desa membangun sarana pendidikan di desa, klinik2 kesehatan, serta pasar desa. Sarana-sarana tersebut dibangun di atas tanah-tanah aset desa dan hibah atau wakaf dari masyarakat desa secara sukarela.

Namun yang ia sayangkan, program PNPM secara nasional yang sudah hampir berakhir pada 2014 mendatang, seluruh sarana dan prasarana yang telah dibangun tersebut tidak memiliki status hukum kepemilikannya. Menurutnya, sebagian besar sarana dan prasarana tersebut yang telah diserahkan dan sebaiknya diserahkan kepada pemerintah desa selaku badan hukum publik di desa. Dengan demikian tanah berikut sarana dan prasarana yang berdiri di atasnya menjadi aset desa.

"Sayangnya bahwa pemerintahan desa belum memiliki legalitas atas kepemilikan aset-aset desa hasil pendampingan PNPM, bahkan lebih parah lagi terhadap keseluruhan aset desa, pemerintah desa tidak memiliki bukti legalitas kepemilikannya berupa sertifikat atas aset desa dalam hal ini sertifikat tanah aset desa," kata Budiman dalam keterangan persnya, Senin (22/7/2013).

Politisi PDI Perjuangan itu menuturkan, hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sarana-sarana pendidikan, klinik kesehatan dan pasar desa maupun aset desa lainnya, sehingga rentan dengan gugatan hukum termasuk sengketa tanah aset desa di masa yang akan datang. Dalam pertemuan-pertemuan di Banyumas dan Cilacap dengan fasilitator dan kepala-kepala desa, disepakati untuk memulai gerakan legalisasi aset desa atau gerakan sertifikasi aset desa.

Menurutnya, ada tiga cara yang dapat dilakukan legalisasi aset desa tersebut, yaitu: - Melakukan pendataan atas aset desa termasuk yang diperoleh melalui hibah dan wakaf warga desa.
- Mensertifikasikan aset2 desa tersebut.
- Menyusun peraturan desa untuk melindungi aset desa.

"Selain itu juga dapat dengan menuntut dimasukkanya pasal mengenai 'larangan dialihkannya penguasaan dan pemilikan aset desa' dalam salah satu klausul pasal RUU Desa yang sedang dibahas," katanya.

Budiman pun meminta agar BPN bertindak proaktif untuk membantu gerakan sertifikasi aset desa ini termasuk dengan menyosialisasikan program sertifikasi aset, mempermudah prosedur dan mengalokasikan sertifikat gratis terhadap sertifikasi tersebut.

"Pasca reses mendatang, saya akan meminta agar sertifikasi aset desa masuk dalam anggaran BPN mendatang," ujarnya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved