Pemilu 2014

KPU Lebih Baik Tunjuk BPPT untuk Amankan Data Pemilu

Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta bantuan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan data hasil

KPU Lebih Baik Tunjuk BPPT untuk Amankan Data Pemilu
rawstory.com
Hacker.

TRIBUNNEWS.COM - Kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang meminta bantuan Lembaga Sandi Negara untuk mengamankan data hasil pemilu sebaiknya dialihkan kepada pihak lain karena masih banyak lembaga yang memiliki kompetensi tak kalah hebat.

"Alasan KPU seolah-olah hanya Lemsaneg sebagai satu-satunya pihak yang dapat menjamin keamanan data hasil pemilu, terkesan berlebihan," ujar Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahudin di Jakarta, Minggu (29/9/2013).

Menurut Saif, alternatif untuk pengamanan data pemilu dari serangan hacker bisa diserahkan ke lembaga semisal, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). BPPT adalah lembaga yang punya kemampuan memberikan solusi teknologi.

Said menambahkan, Lemsaneg adalah lembaga negara dan sangat bercitra militer menganut sistem komando ke pimpinan negara yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak lain Ketua Umum DPP Partai Demokrat, satu dari partai politik yang menjadi peserta pemilu.

Ia meyakini independensi BPPT lebih baik karena bercita rasa sipil. Sehingga keterlibatan BPPT mengambil alih pengamanan data pemilu dari Lemsaneg, lebih cocok mengurus IT dalam proses politik masyarakat sipil.

"Bahkan sebenarnya, KPU sudah punya MoU dengan BPPT terkait dengan pengembangan sistem teknologi pemilu yang ditandatangi oleh kedua lembaga itu pada Januari 2013 lalu," tambahnya.

Selain kerjasama formal dengan lembaga seperti BPPT, KPU juga sebenarnya bisa merekrut para ahli informasi teknologi (IT) perorangan. Selama ini Indonesia memiliki banyak tenaga ahli IT yang bisa direkrut untuk mendesain program proteksi data hasil Pemilu.

"Ketersediaan tenaga ahli kita berlimpah. Kita punya "Jim Geovedi", misalnya, seorang hacker Indonesia yang mempunyai reputasi dunia. Kemampuannya diyakini tidak sekedar mendesain program proteksi data, Jim dan kawan-kawannya bahkan disebut-sebut mampu menggeser posisi satelit," terangnya.

Sementara para hacker Indonesia lainnya seringkali membuat geger dunia. Sebagai contoh, pada Juli 2013 lalu hacker Indonesia dikabarkan berhasil melumpuhkan situs Kepresidenan Bangladesh. Situs pemerintahan negara itu sempat tak bisa diakses karena dikuasai peretas Indonesia.

"Jadi, kalau ada kekhawatiran IT KPU kembali diretas seperti pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, KPU justru bisa merekrut para hacker itu. Mereka itu kan sebenarnya bukan penjahat," katanya.

Motif peretasan yang dilakukan para hacker justru bermaksud baik, karena menginformasikan adanya kelemahan dalam sistem IT KPU. "Orang-orang yang sudah terbukti kemampuannya ini ada baiknya diberdayakan," tegasnya.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Widiyabuana Slay
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved