Hanura: Penghentian RUU Pilpres Kebiri Hak Rakyat

Badan Legislatif memutuskan menghentikan revisi pembahasan revisi UU Pemilihan Presiden no 42 tahun 2008

Hanura: Penghentian RUU Pilpres Kebiri Hak Rakyat
Syarifuddnin Sudding

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislatif (Baleg) memutuskan menghentikan revisi pembahasan revisi UU Pemilihan Presiden no 42 tahun 2008 . Ketua Fraksi Hanura Sarifudin Suding menilai keputusan tersebut tidak adil.

"Sudah diputuskan di baleg, ini pengebirian hak politik rakyat, dengan tetap mengacu pada syarat 20 % capres, karena melihat UU amanat konstitusi di pasal 6 tidak ada persyaratan 20 persen," kata Suding, Minggu (6/10/2013).

Suding mengatakan pihaknya berencana melakukan hak uji materi ke MK. Sehingga ada keputusan dalam pemilihan presiden. Namun, anggota komisi III itu mengakui pihaknya ragu mengajukan gugatan ke MK. Sebab, MK sedang diterpa peristiwa penangkapan Akil Mochtar oleh KPK.

"Masyarakat kebanyakan jadi ragu dengan MK karena kasus ini, semua sama saja. Terjadi tirani. Bukan soal Hanura dirugikan apa tidak," ujarnya.

Menurut Suding penghentian pembahasan RUU Pilpres itu lebih kepada kekhawatiran partai-partai besar. "Belum tentu nama-nama dari pemenang pemilu kapabel. Ini ketakutan dari partai-partai besar," kata Suding.

Sebelumnya, Badan Legislatif (Baleg) DPR memutuskan menghentikan pembahasan revisi UU Pemilihan Presiden no 42 tahun 2008 dihentikan. Selain itu, RUU tersebut juga akan dicabut dari program legislasi nasional (prolegnas).

"Musyawarah mufakat secara matematis adalah keputusan bahwa pembahasan terhadap draft ruu pilpres, kita nyatakan dihentikan," kata Ketua Baleg Ignatius Mulyono di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/10/2013).

Mulyono mengatakan pihaknya akan segera melaporkan kepada sidang paripurna bahwa RUU tersebut dihentikan. Selain itu laporan juga ditujukan kepada Menkumham Amir Syamsuddin sebagai perwakilan pemerintah. Diketahui, fraksi yang menolak RUU tersebut dihentikan adalah PPP, PKS, Gerindra dan Hanura.

Sedangkan Partai Demokrat, PDI Perjuangan, Golkar, PAN dan PKB setuju agar RUU itu dihentikan.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved