Diminta Mundur, Mendagri Menantang

Gamawan menuturkan, kalau SK pemecatan dirinya ada besok pagi, ia siap untuk menanggalkan jabatannya sebagai Mendagr

Warta Kota/Henry Lopulalan
Mendagri, Gamawan Fauzi (tengah) usai melaporkan M Nazaruddin ke Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (30/8/2013). Gamawan merasa nama baiknya dicemarkan Nazaruddin soal proyek e-KTP dan dinilainya sebagai fitnah. Warta Kota/Henry Lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi menanggapi santai dengan adanya desakan mundur yang dilontarkan oleh Sekreraris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella. Gamawan menantang dengan segera dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) jika memang dirinya tidak becus mengurus Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Sekarang saja saya mau mundur, terbitkanlah SK-nya. Dikira kita ini orang-orang yang terlalu mencintai jabatan," kata Gamawan di Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Gamawan menuturkan, kalau SK pemecatan dirinya ada besok pagi, bekas Gubernur Sumatera Barat itu siap untuk menanggalkan jabatannya sebagai Mendagri. Gamawan menjelaskan, DPT itu disusun berdasarkan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilih (DP4) yang tidak ada hubungannya dengan e-KTP.

"Jadi jangan ada karena ketidakmengertian lalu ada pernyataan yang merugikan orang lain. Gak elok," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekreraris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella, meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mundur dari jabatannya. Menurut Rio, Mendagri tidak mampu memenuhi target perekaman e-KTP sehingga menganggu proses pemilu.

Hal tersebut disampaikan Rio menuyusul amburadulnya perekaman e-KTP (KTP elektronik) sehingga KPU kesulitan menetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami meminta Gamawan Fauzi menggundurkan diri. Karena penggarapan e-KTP yang amburadul, membuat kita berkelahi di sini. Kenyataan proses untuk mendata para pemilih, data dari Kemendagri kemudian disisir KPU sampai ke bawah. Logika berpikir kami harusnya di mulai dari bawah. Kami tidak percaya pemerintah. Pemerintah punya data, sementara pemerintah tidak boleh mencampuri urusan pemilu. Apa tanggung jawab morilnya," ujar Rio, dalam  Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT Pemilu 2014 di KPU, Jakarta, Rabu (23/10/2013).

Menurut Rio, Kemendagri harusnya menyisir dulu data DPT yang sebelumnya mereka serahkan 193 juta. "Sekarang jadi 186 (juta). Mungkin itu penyisirannya juga tidak maksimal. Karena itu, kami meminta penetapan DPT ini diundur sampai proses data yang valid agar tidak terjadi delegitimasi," kata Rio.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved