Akil Mochtar Siap Hadapi Sidang Perdana

Bekas orang nomor satu di MK itu pun menyatakan siap menghadapi dakwaan jaksa KPK

Akil Mochtar Siap Hadapi Sidang Perdana
Warta Kota/Henry Lopulalan/henry lopulalan
AKIL DIKUNJUNGI KELUARGA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar pada jam besuk dikunjungi keluarga di Tahanan KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (27/1/2014). Akil Mochtar adalah tersangka kasus suap dalam sengketa pilkada Lebak Banten dan Tanjung Mas. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akil Mochtar, sang mantan hakim pengetuk palu vonis di Mahkamah Konstitusi (MK) akan duduk di kursi terdakwa kali pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Kamis (20/2/2014) petang.

Bekas orang nomor satu di MK itu pun menyatakan siap menghadapi dakwaan jaksa KPK di kursi pesakitan.

"Sidang dakwaan mulai jam 3 sore. Pak Akil Mochtar sudah lahir dan batin, fisik dan rohaninya juga siap," kata kuasa hukum Akil, Tamsil Sjoekor, saat berbincang dengan Tribun.

Menurut Tamsil, pihaknya telah menerima surat dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pada Kamis (13/2) lalu. Dan Akil yang kini ditahan di Rutan KPK sudah mendapatkan salinan surat dakwaannya itu.

Dari surat dakwaan itu, lanjut Tamsil, Akil didakwa melakukan dua pelanggaran tindak pidana korupsi dan satu pelanggaran Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penyidik KPK menangkap Akil Mochtar di rumah dinasnya selaku Ketua MK di Jalan Widya Chandra Jakarta Selatan pada 2 Oktober 2014.

Kasus korupsi pertama yang menjerat Akil, yakni menerima suap Rp 3 miliar dan Rp 1 miliar terkait penanganan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Pilkada Lebak, Banten.

Untuk kasus suap sengketa Gunung Mas, Akil disangkakan melanggar pasal 12 huruf c Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana, atau Pasal 6 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Sementara, untuk kasus suap terkait sengketa Pilkada Lebak, Banten, Akil dijerat dengan Pasal 12 huruf C Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Kasus korupsi kedua yang menjerat Akil, yakni menerima gratifikasi terkait penanganan sebelas sengketa pilkada di MK, di antaranya Pilkada Kota Palembang, Empat Lawang, Banten, Bali, Halmahera Utara, Jawa Timur, Lampung Selatan, Tapanuli Tengah, dan beberapa pilkada kabu/kota di Kalteng.

Ia pun dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH-Pidana.

Untuk pelanggaran TPPU, Akil dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Atas sangkaan TPPU, penyidik KPK telah menyita rumah, kantor, gudang, tiga puluhan mobil, dan ratusan motor yang diduga terkait Akil. Penyidik juga membekukan beberapa rekening pribadi Akil, istri (Ratu Tatu Akil), anak, kerabat, dan rekening perusahaan istri yang bersaldo lebih dari Rp 100 miliar.

Penulis: Abdul Qodir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved