Calon Presiden Ali Masykur Musa Bicara Kiat Swasembada Pangan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hasanuddin Aco

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Salah satu tujuan bernegara adalah terpenuhinya kesejahteraan hidup yang lebih baik. Pemerintah masa mendatang diharapkan mampu bekerja lebih keras untuk menaikkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Demikian diungkapkan oleh Peserta Konvensi Partai Demokrat (PD) Ali Masykur Musa saat Debat Bernegara Konvensi PD di Bogor, Minggu (2/3/2014). Untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi di Indonesia, Cak Ali, sapaan akrabnya, menyampaikan sejumlah contoh prioritas pembangunan yang harus segera disikapi, terutama swasembada pangan.

Untuk mendorong swasembada pangan, salah satu cara yang diusulkannya adalah dengan memberikan subsidi dari hulu hingga hilir dan asuransi bagi petani.

Subsidi di hulu sebesar Rp13,7 triliun untuk petani dinilai Cak Ali belum memadai. Subsidi harus ada di angka Rp60 triliun.

"Tidak bisa petani yang berjumlah 35 juta orang, sekarang turun menjadi 31 juta akibat alih fungsi lahan, hanya mendapatkan subdisidi sebesar itu. Apalagi mekanismenya melalui BUMN dan lembaga. Kenyataannya pupuk dan benih tidak masuk ke lapangan. Subsidi harus dengan mekanisme tertutup sehingga tepat sasaran. Ini berbalik dengan subsidi BBM yang mencapai sekitar Rp227 triliun. Orang yang menikmati adalah kelas menengah," jelasnya.

Sedangkan untuk pengaman di hilir, Cak Ali menawarkan penerapan subsidi harga. Hal ini agar harga pangan di dalam negeri terjaga. "Andaikan subsidi mencapai 60 triliun diberikan ke petani dan nelayan maka tidak hanya menyasar subsidi hulu yaitu pupuk dan benih tetapi juga subsidi hilir. Begitu petani masuk masa panen, ketika pasar tidak membeli hasil panen mereka dengan harga yang pantas, tidak sesuai dengan harga harapan petani, maka disinilah pemerintah harus mensubsidi daya beli pasar terhadap produk pertanian atau yang saya sebut Subsidi Hilir. Artinya, ada jaminan pemerintah atas harga produk pertanian sehingga petani mempunyai keuntungan di atas 25% dari total modal pertanian yang telah dikeluarkannya," terang Anggota Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Kemudian, yang menjadi gagasan Cak Ali adalah asuransi kerugian petani. Jika terjadi gagal panen akibat hama, cuaca buruk atau banjir, 60 persen biaya semestinya ditanggung pemerintah. "Jika ada anomali bencana dan mengakibatkan kerugian, dengan sistem asuransi itu negara berkewajiban mengganti 60 persen kerugian petani. Dengan ini petani tidak akan merasa sendiri jika ada masalah yang terjadi. Pemerintah wajib hadir untuk menemani rakyat," tegasnya.

Disamping masalah subsidi dan asuransi petani, Ketua Umum Ikatan Sarjana NU ini juga menyikapi strategi peningkatan kesejahteraan yang salah kaprah sejenis BLSM, BLT, dan sebagainya dinilai tidak efektif. "Bantuan Langsung Sementara Masyrakat (BLSM), raskin yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu, membuat mereka menggantungkan hidup kepada pemberian. Bantuan tersebut hanya bersifat sementara dan tidak memberdayakan kemampuan masyarakat," ungkap Cak Ali.

Cak Ali menyarankan agar program-program padat karya yang pro rakyat seperti PNPM harus diperbanyak sehingga masyarakat miskin bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya dengan membuat program-program padat karya di bidang perbaikan infrastruktur, perawatan lingkungan, sehingga mampu membuka peluang kerja untuk pengentasan kemiskinan yang terjadi. "Semisal masyarakat kita libatkan dalam pembangunan lingkungan mereka dan digaji oleh negara sehingga mereka menjadi mandiri," ungkap Cak Ali.

Sembari kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi, Cak Ali menginginkan agar akses kesehatan dan pendidikan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu. "Tidak ada artinya jika ekonomi kita berkembang dengan baik jika tidak dibarengi dengan terbukanya akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dan, tentunya terjangkau oleh seluruh masyarakat. Karena kunci pembangunan manusia terletak pada sehatnya akal, jiwa, dan raga," tandas Capres yang mengusung visi Indonesia Adil, Makmur, berMartabat ini