Breaking News:

Kata Mahfud MD Soal Putusan MK Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Mahfud MD menilai hal tersebut dapat mengacaukan dunia hukum.

Tribunnews/Herudin
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar melambaikan tangan didampingi istrinya, Ida Laksmiwati usai mengikuti sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2014). MK memutuskan peninjauan kembali (PK) boleh diajukan lebih dari satu kali. Antasari mengajukan pengujian pasal 268 ayat 3 UU No 8/1981 tentang KUHAP. Kini, MKTRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut bahwa Peninjauan Kembali atau PK boleh dilakukan lebih dari dua kali mendapat banyak kritik. Mantan Ketua MK, Mahfud MD menilai hal tersebut dapat mengacaukan dunia hukum.

"Pertama, pembukaan pintu bagi PK di atas PK, kepastian hukum menjadi hilang. Karena orang yang sudah dihukum masih bisa dianggap belum bersalah," kata Mahfud di sela acara temu Ulama se-Sumsel, Bengkulu dan Jambi,  di Musi Rawas, Jumat (7/3/2014).

Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com di Jakarta, Mahfud, mengatakan memang benar bahwa proses PK tidak bisa menangguhkan eksekusi, tetapi dalam praktik banyak orang tidak dieksekusi dengan alasan menunggu putusan PK.

Menurut dia kepastian hukum, seperti yang dibangun dalam paradigma hukum progresif di MK, memang harus diletakkan di bawah keadilan namun kepastian hukum tidak selalu tidak adil karena acap keadilan bisa ditemukan pada kepastian hukum.

"Selain itu pandangan hakim tentang keadilan bisa juga menjadi tidak adil menurut public common sense," ujarnya, karena hukum progresif tidak pernah berhenti pada kunci mati "kepastian hukum" atau "keadilan" semata.

Namun hal itu menurut Mahfud bisa bergerak sebagai pendulum antara keduanya pada kasus-kasus nyata yang dihadapi penegak hukum, bukan mengunci pada hukum abstrak yang sifatnya erga omnes.

Kedua, menurut dia, orang yang sudah selesai menjalani hukuman karena PK pertamanya ditolak suatu saat ketika para hakim yang menanganinya sudah pensiun, dia bisa mengajukan PK lagi.

"Bukan hanya dengan mengajukan novum tetapi dengan alasan hakim yang memeriksanya dulu telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum," ujarnya.

Yang jauh lebih berbahaya adalah jika PK di atas PK dikabulkan maka secara teoretis yang bersangkutan bisa menuntut ganti rugi kepada negara dengan jumlah yang bisa sangat besar.

Dia juga mengakui, dirinya termasuk orang yang merasa bersimpati dan berempati pada Antasari yang merasa didzalimi melalui rekayasa atas kasusnya. Tetapi, putusan MK yang secara konsekuensi hukum membuka PK di atas PK atas UU yang  bersifat erga omnes tidaklah tepat.

"Mudaratnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Karena, sebenarnya masih ada cara lain untuk memenuhi rasa keadilan bagi Antasari, misalnya meminta amnesti dan rehabilitasi seperti yang diberikan oleh pemerintahan Habibie terhadap AM Fatwa, Sri Bintang Pamungkas, dan lain-lain," urainya.

Penulis: Y Gustaman
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved