Gerindra Tetap Optimistis Jalin Koalisi dengan PPP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Gerindra, Prof Suhardi, tetap berharap kerjasama melalui koalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap direalisasikan.

Seperti diketahui, Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair akhirnya mengeluarkan fatwa untuk posisi petinggi PPP serta belum diputuskannya koalisi pada pemilihan presiden 2014.

"Saya belum tahu hasil akhir permasalahan PPP. Kami tetap berharap untuk koalisi," kata prof Suhardi ketika dihubungi wartawan, Selasa (22/4/2014).

Prof Suhardi pun berharap PPP menemukan keputusan yang terbaik dalam menyelesaikan konflik internalnya. Partai Gerindra, kata prof Suhardi optimis dalam melakukan koalisi dengan partai manapun termasuk partai Islam. "Kami tetap optimis selalu (melakukan koalisi)," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair akhirnya mengeluarkan fatwa untuk menyelesaikan kisruh di internal partai. Fatwa tersebut berisikan posisi pentinggi PPP serta belum diputuskannya koalisi pada pemilihan presiden 2014.

Padahal Ketua Umum PPP Suryadharma Ali sempat menyebutkan pihaknya mendukung penuh Ketua Dewan Pembina Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

"Apa yang terjadi belakangan ini di tubuh PPP sangat memprihatinkan, ini sama sekali tidak mencerminkan citra kader partai yang berazaskan Islam," katanya di Gedung DPP PPP, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Untuk itu, Maimun yang menjadi sesepuh dan majelis pertimbangan syariah partai mengeluarkan fatwa.

1. Kewajiban islah antara kubu yang bertikai utamanya antara Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy

2. Islah berarti kepada asal semula bahwa Suryadharma Ali Ketua Umum, dan Romahurmuziy Sekretaris Jenderal.

3. Islah berarti tidak ada pemecatan, pemberhentian atau rolling kepengurusan dari pihak-pihak yang bertikai.

4. Dalam hal pemilu 2014, PPP belum koalisi dari partai manapun. Penentuan koalisi ditetapkan melalui Rapimnas sesuai Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.

5. PPP belum menentukan capres dan cawapres juga harus ditetapkan Rapimnas sesuai Mukernas II di Bandung 7-9 Februari 2014.

6. Semua fungsionaris harus mensyukuri hasil Pileg 2014

7. Semua jajaran partai harus mengedepankan kerjasama tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan meninggalkan kebersamaan

8. Langkah strategis harus dikonsultasikan dengan majelis syariah, majelis pertimbangan dan majelis pakar.