Jumat, 7 November 2025

RUU Pilkada

Gerpala Ingatkan Partai Reformis Tolak RUU Pilkada

Menurutnya, aksi yang dilakukan di dua partai politik yang lahir di era reformasi ini bertujuan untuk kembali mengingatkan nafas perjuangan reformasi.

Editor: Johnson Simanjuntak
Warta Kota/henry lopulalan
Anggota Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) membentangkan spanduk menolak RUU Pilkada saat aksi di Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/9/2014). Lisuma menolak sistem pemilihan kepala daerah tak langsung yang tertuang dalam draf RUU Pilkada dan menggalang dukungan masyarakat untuk menolak pilkada tak langsung. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Massa yang menamakan diri Gerpala "bertamu" di kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN) di Jl TB Simatupang Jakarta Selatan, Senin (22/9/2014).

Komeng, Koordinator aksi dari Gerakan Rakyat Peduli Pilkada Langsung (Gerpala)  menjelaskan, aksi "bertamu" ini juga digelar di Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menurutnya, aksi yang dilakukan di dua partai politik yang lahir di era reformasi ini bertujuan untuk kembali mengingatkan nafas perjuangan reformasi. Khususnya terkait RUU Pilkada yang akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 25 September mendatang.

Menurutnya, "bertamu" ke dua Parpol ini ditujukan sebagai bentuk penolakan rakyat atas rencana akan disahkannya RUU Pilkada. Aksi kali ini termasuk dalam rangkaian aksi yang rencananya berlangsung hingga tanggal 25 September mendatang

"Kami akan terus melakukan aksi di kantor partai-partai yang dulu katanya reformis namun ternyata menjilat ludah mereka sendiri dengan mengebiri reformasi," kata Komeng, Koordinator aksi dari Gerakan Rakyat Peduli Pilkada Langsung (Gerpala) di depan kantor DPP PAN dan DPP PKS, Senin (22/9/2014).

Kami bertekad, tegas Komeng, untuk terus mengawal jangan sampai kedaulatan rakyat tersebut lepas ke tangan antek-antek Koalisi Merah Putih yang haus akan kekuasaan dan menciderai kelangsungan reformasi.

"Kami ingin mengingatkan terus perjuangan reformasi. Paling tidak kita bisa lihat survei-survei dari berbagai media. Lihat saja 80 persen masyarakat menginginkan Pilkada Langsung. Bukan Pilkada oleh DPRD," tegasnya.

Massa yang melakukan orasi sempat membuat kemacetan di sepanjang jalan utama di pinggir tol lingkar dalam Jakarta sehingga membuat polisi kerepotan untuk mengatur arus lalu lintas.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved