RUU Pilkada
Kalangan Akademisi Dukung Pilkada Lewat DPRD
Polemik RUU Pilkada ini harus dikembalikan pada UU atau konstitusi, di mana Pilkada itu dipilih secara demokratis.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik mengenai RUU Pilkada terus menuai tanggapan berbagai kalangan. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan Dr. HM. Idris, SE, M.Si mendukung agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Menurutnya, Pilkada langsung oleh rakyat lebih banyak mudharatnya dan tidak mendidik rakyat. Pihaknya pun mendesak DPR RI bersama pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Pilkada pada Kamis (25/9/2014) besok.
“Polemik RUU Pilkada ini harus dikembalikan pada UU atau konstitusi, di mana Pilkada itu dipilih secara demokratis. Memang bisa dipilih oleh DPRD, dan juga bisa langsung oleh rakyat. Tapi, faktanya Pilkada langsung justru melahirkan pemimpin yang tidak diharapkan rakyat, karena sibuk mengurusi diri sendiri,” ujar Idris pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Idris bersama Dr. H. Rahidin H. Anang, MS dan Dr. Yudhistira, SH, MH (tim perumus seminar RUU Pilkada) diterima Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) Abdul Hakam Naja di ruang Komisi II DPR RI. Mereka mendukung Pilkada dipilih DPRD dan mendesak DPR dan pemerintah mengesahkan RUU Pilkada oleh DPRD tersebut.
Menurut Idris, hampir 94 % terjadi ketidakharmonisan atau pecah kongsi kepala daerah dengan wakilnya terutama di akhir masa jabatannya, ketika mereka bersaing untuk maju sebagai calon kepala daerah berikutnya. Bahkan dengan Pilkada langsung itu, lebih dari 70 rakyat meninggal akibat konflik horisontal.
Menurutnya, money politics atau politik uang dan terjadinya politik transaksional yang terbuka setiap menjelang Pilkada dan pemilu terbukti tidak mendidik rakyat. Sehingga, rakyat tak lagi melihat siapa yang layak dan mampu menjadi pemimpin daerah, juga wakil rakyat, sehingga yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang, tumbuhnya oligarki dan dinasti politik di daerah.
Universitas Muhammadiyah Palembang mendesak DPR RI untuk mengembalikan Pilkada itu ke DPRD agar lebih efektif, efisien, dan lebih mudah mengontrol keterpilihan kepala daerah tersebut.
