UU MD3 Ditolak, PDIP Berencana Laporkan Majelis Hakim ke Komite Etik MK

PDI Perjuangan berencana melaporkan majelis hakim yang menyidangkan gugatan UU MD3 kepada komite etik Mahkamah Konstitusi

UU MD3 Ditolak, PDIP Berencana Laporkan Majelis Hakim ke Komite Etik MK
Tribunnews/Dany Permana
Trimedya Panjaitan (kanan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan berencana melaporkan majelis hakim yang menyidangkan gugatan UU MD3 kepada komite etik Mahkamah Konstitusi (MK). Apalagi, dalam keputusan mengenai UU MD3 terdapat majelis hakim yang berbeda pendapat (dissenting opinion).

"Apalagi ada disenting. Kami akan melaporkan ke komite etik. Kalau ada disenting, itu berarti kan tidak bulat," kata Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Trimedya menilai ada ketidakadilan di mana hukum acara dilanggar MK.

"MK wajib mendengarkan saksi dan ahli dari pemohon. Saksi fakta dan ahli, kita sebenarnya ada empat bisa saja jadi dua," tuturnya.

Ia mengatakan saksi fakta dan ahli belum sama sekali didengar keterangannya oleh MK. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan PDI Perjuangan terkait uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (UU MD3).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua Majelis Hakim, Hamdan Zoelva, saat membacakan sidang putusan di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Senin (29/9/2014).

Dalam pendapatnya, Mahkamah mengatakan permohonan pemohon tidak tidak beralasan menurut hukum.

Dalam putusan tersebut, hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved