Breaking News:

Pengamat: Jokowi Harus Lentur Tentukan Menteri dari Parpol

"Kita melihat dinamika cukup keras di parlemen. Mencermati hal ini, Pak Jokowi harus betul-betul mengakomodasi parpol."

TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) usai membacakan surat pengunduran diri sebagai gubernur dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, di Jakarta Pusat, Kamis (2/10/2014). Pengunduran diri ini karena Jokowi sebagai presiden terpilih akan segera dilantik pada 20 Oktober mendatang. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Pusat Studi Komunikasi dan Bisnis Universitas Mercu Buana, Heri Budianto, menilai sikap presiden terpilih Jokowi yang tetap konsisten meminta menterinya melepas jabatan struktur partai adalah komitmen yang patut didukung.

Meski begitu, Jokowi juga mempertimbangkan dinamika politik yang ada. "Kita melihat dinamika cukup keras di parlemen. Mencermati hal ini, Pak Jokowi harus betul-betul mengakomodasi parpol terutama yang sejak awal mengusungnya," ujarnya, Kamis (17/10/2014)

Menurutnya, partai pengusung ini dalam lima tahun mendatang akan bertarung habis-habisan di parlemen guna mendukung program-program pemerintahan Jokowi-JK. Sehingga Jokowi harus memelihara orang-orang yang menjaga soliditas partai pendukungnya di parlemen.

Seperti diketahui, masing-masing partai pendukung memiliki penjaga soliditas seperti Wiranto di Hanura, Megawati Soekarnoputri di PDI Perjuangan, Muhaimin Iskandar di PKB, Surya Paloh di NasDem dan Sutiyoso di PKPI. Jika mereka menjadi menteri dan status strukturnya dicabut, akan menggoyahkan soliditas partai.

Dampaknya, kata Heri, dukungan kepada Pemerintahan Jokowi-JK akan bermasalah karena partai pendukungnya di parlemen secara internal goyah dan ini tidak bagus. Ia memprediksi perjalanan Koalisi Indonesia Hebat bakal tambah keras karena secara jumlah kalah dari Koalisi Merah Putih.

Terlepas dari berbagai keraguan, menteri-menteri dari kalangan parpol memiliki nilai lebih. Mereka akan jauh lebih bisa diterima sesama politikus di parlemen, meskin berbeda kubu. Komunikasi personal antara menteri dengan mitra kerjanya di parlemen juga lebih lancar.

Sementara dengan menteri-menteri dari kalangan profesional dengan latarbelakang berbeda, melahirkan jarak. Mereka dipastikan membutuhkan waktu menyeleraskan komunikasi pemerintah dengan mitranya. "Inilah realitas kekinian. Setiap keputusan ada plus minusnya," imbuh Heri.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Y Gustaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved