Kabinet Jokowi JK

Soal 'Kartu Sakti' Jokowi, Yusril: Puan dan Mensesneg Jangan Asal Ngomong

Puan diminta banyak belajar untuk mengelola negara dengan baik dan benar.

Soal 'Kartu Sakti' Jokowi, Yusril: Puan dan Mensesneg Jangan Asal Ngomong
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menjadi saksi ahli untuk pihak pemohon pasangan Prabowo-Hatta pada sidang gugatan pilpres 2014 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2014). Ini adalah sidang terakhir sebelum MK kembali menggelar sidang putusan pada 21 Agustus 2014. Kesembilan hakim MK terlebih dahulu akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) secara tertutup selama tiga hari berturut-turut untuk mengambil putusan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pembangunan Sumber Daya Manusia, Puan Maharani diminta tidak asal bicara terkait peluncuran Kartu Indonesia Sehat (KIS), KKS dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Puan diminta banyak belajar untuk mengelola negara dengan baik dan benar. "Puan Maharani jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," ujar Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam pernyataannya kepada Tribunnews, Kamis(6/11/2014).

Sebelumnya Puan mengatakan kebijakan KIP, KKS dan KIS itu akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk Inpres dan Keppres yang akan diteken Presiden Joko Widodo.

Kata Yusril, Puan harus tahu bahwa Inpres dan Keppres itu bukanlah instrumen hukum dalam hierarki peraturan perundang-undangan RI. (Baca juga : Jawaban Puan Maharani atas Kritikan Yusril Ihza Mahendra)

Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Soekarno dan Soekarno sebagai instrumen hukum. Namun lanjut Yusril kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi.

"Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," kata Yusril.

Mantan Menkumham ini juga meminta Mensesneg Pratikno juga harus bicara hati-hati mengenai sumber dana yang digunakan untuk membiayai kebijakan tiga kartu sakti tersebut.

Pratikno menyebut dana tiga kartu sakti berasal dari dana CSR BUMN. jadi bukan dana APBN sehingga tidak perlu dibahas dengan DPR.

"Kekayaan BUMN itu kekayaan yang sudah dipisahkan dari keuangan negara, namun tetap menjadi obyek pemeriksaan BPK dan BPKP. Karena itu jika negara ingin menggunakan dana CSR BUMN status dana tersebut haruslah jelas, dipinjam negara atau diambil oleh negara. Sebab dana yang disalurkan melalui tiga kartu sakti adalah kegiatan pemerintah sebagai 'kompensasi' kenaikan harga BBM yang akan dilakukan Pemerintah," ujar Yusril.

Penyaluran dana melalui tiga kartu sakti tersebut, kata Yusril, bukanlah kegiatan BUMN dalam melaksanakan corporate social responsibility mereka.

"Saya berharap Mensesneg Pratikno juga jangan bicara asbun seperti Puan. Pikirkan dulu dalam-dalam sebelum bicara dan bertindak dalam mengurus negaraDemikian pesan saya," kata Yusril.

Editor: Rendy Sadikin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved