Rieke Diah Pitaloka Desak BKKBN Tunda Pendataan Penduduk

Pemerintah diminta menunda program pendataan penduduk, lantaran belum matangnya persiapan. Selain itu BKKBN belum melakukan penguatan sebagai lembaga.

Rieke Diah Pitaloka Desak BKKBN Tunda Pendataan Penduduk
Kompas.com
Rieke Diah Pitaloka. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rachmat Hidayat

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 500 miliar untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendata penduduk pada Maret 2015.

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitalok, meminta pemerintah menunda program tersebut, lantaran belum matangnya persiapan. Selain itu BKKBN belum melakukan penguatan sebagai lembaga.

"Hal ini pada akhirnya bisa menyebabkan tidak akuratnya pendataan, terjadi kebocoran anggaran pendataan sebesar 500 miliar yang sudah disepakati di APBN 2015," ujar  Rieke di Jakarta, Sabtu (6/12/2014).

Politikus PDI Perjuangan itu mengusulkan, agar pendataan penduduk yang dilakukan BKKBN akurat , tidak menimbulkan potensi pemborosan uang negara, pemerintah perlu melakukan langkah progresif.

Salah satunya penyelesaian payung hukum BKKBN sebagai badan kependudukan, bukan sekadar mengurus program KB. Perpres turunan UU No 23 Tahun 2014 yang memperkuat BKKBN sebagai badan harus segera dikeluarkan.

Sementara lainnya, imbuh Rieke, menyangkut delapan indikator yang digunakan untuk mendata oleh BKKBN harus dirombak total. Harus ada perspektif, indikator baru berbasis pada pendapatan atau penghasilan per bulan.

"Terobosan ini perlu dilakukan agar penentuan kategori tingkat kesejahteraan rakyat lebih akurat," tegas Rieke sambil pemerintah memutuskan Kepala BKKBN yang definitif dan tentu tidak terlibat kasus korupsi dan hukum lainnya.

Saat ini, kata Rieke, BKKBN dipimpin oleh pejabat yang sudah memasuki masa pensiun dengan status Plt. Sehingga secara hukum tidak dimungkinkan mengambil keputusan apa pun yang mengikat.

Data penduduk, lanjutnya, sangatlah penting agar program menjadi tepat sasaran. Kemudian, penguatan terhadap badan kependudukan,  sudah pasti berpengaruh terhadap kualitas pendataan.

"Sekadar saran, jika langkah-langkah di atas belum bisa dilakukan, pendataan penduduk tahun depan oleh BKKBN ditunda saja. Uang rakyat 500 miliar jangan disia-siakan," kata Rieke mengingatkan.

Penulis: Rachmat Hidayat
Editor: Y Gustaman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved