Jokowi Terbitkan Perpres Penunjukan Langsung Pengadaan Benih dan Pupuk

Penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk kepada petani secara cepat dan tepat, serta akuntabel.

Jokowi Terbitkan Perpres Penunjukan Langsung Pengadaan Benih dan Pupuk
TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN
Presiden Joko Widodo mengunjungi Kampung Nelayan Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Emas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2014). Presiden mengunjungi kampung nelayan untuk berdialog dan membagikan Kartu Jaminan Sosial usai menghadiri Apel Kasatwil Polri 2014 di Akademi Kepolisian (Akpol) dengan Kapolri dan seluruh Poldan serta Kapolres se Indonesia. TRIBUN JATENG/WAHYU SULISTIYAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini diterbitkan pada 28 November 2014.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Perpres yang diundangkan pada 1 Desember 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly itu.

Perpres ini mengatur tentang penunjukan langsung dalam rangka pengadaan dan penyaluran benih dan pupuk kepada petani secara cepat dan tepat, serta akuntabel.

Perpres No. 172/2014 ini merupakan perubahan kesekian atas Perpres No. 54/2010. Sebelumnya Perpres No. 54/2010, telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

Dijelaskan, Perpres ini diterbitkan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan khususnya tanaman pangan pokok, pemerintah memandang perlu dilakukan upaya khusus dalam mempertahankan kestabilan pangan bagi masyarakat.

Upaya tersebut di antaranya dengan mempercepat pengadaan benih unggul meliputu padi, jagung, dan kedelai, dan pupuk meliputi Urea, NPK, dan ZA secara tepat jumlah, tepat mutu, tepat varietas/jenis, dan tepat lokasi untuk mengejar puncak musim tanam.

"Adapun Perpres No. 172/2014 ini berfokus pada revisi Pasal 38 tentang Penunjukan Langsung terhadap satu Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya," demikian seperti dirilis di laman seskab, Selasa (9/12/2014).

Adapun bunyi perubahan pada Pasal 38 Ayat (5) Perpres No. 172/2014 adalah: Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi:

a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;

b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Rendy Sadikin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved