Impunitas Untuk KPK

Presiden Didesak Terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan BW Berbentuk Perppu

Presiden didesak menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Bambang Widjojanto dan petinggi KPK lain dalam bentuk Perppu.

Presiden Didesak Terbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan BW Berbentuk Perppu
Warta Kota/Alex Suban
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jaksa Agung, HM Prasetyo, dan Wakapolri, Komjen Pol Badrodin Haiti (depan, kiri ke kanan) memberikan penjelasan tentang sikap pemerintah terkait penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri, di teras Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/1/2015). Presiden meminta pada institusi Polri dan KPK untuk memastikan bahwa proses hukum yang ada harus objektif dan sesuai dengan aturan UU yang ada. (Warta Kota/Alex Suban) 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Randa Rinaldi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adnan Pandu Praja mengatakan KPK berencana meminta Impunitas kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Kita perlu minta, kemarin dibicarakan, semua pegawai di KPK minta dibuat dalam Perppu Harapannya, agar dikeluarkan secepatnya. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada Pak Bambang Widjojanto dan impunitas buat kami," kata Pandu saat menghadiri acara aksi dukung KPK car free day, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015)

Pandu menuturkan, perlunya kesepakatan dari seluruh pegawai KPK dalam meminta Impunitas dari presiden dilatarbelakangi oleh kekuatan sumber daya manusia yang kuat. Selain itu, kata dia, KPK mempunyai banyak jaksa penyidik sehingga persoalan itu bisa diserahkan.

"Kekebalan diperlukan agar pemberantasan korupsi tidak terhambat. Kami tidak berdaya karena ada kriminalisasi. Negara kita negara hukum, ada impunitas sehingga kita terproteksi lagi," jelas Pandu.

Alasan lain KPK meminta impunitas dari Presiden Joko Widodo sebagai upaya penuntasan korupsi bisa berjalan optimal. Menurutnya, KPK telah merencanakan banyak hal sehingga kinerja lembaga tersebut tidak terhambat.

Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Agung Budi Santoso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved