Menaker Hanif Dhakiri Minta Austria Lanjutkan Bantuan untuk Balai Latihan Kerja

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri meminta pemerintah Austria melanjutkan program bantuan untuk pengembangan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di seluruh Indonesia.

Dengan program bantuan berupa peralatan dan pelatihan bagi instruktur ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja. Demikian dikatakan Hanif saat menerima kunjungan Duta Besar Austria dengan HE. Mr. Andreas KARABACZEK di kantor Kemnaker, Senin (26/1/2015).

“Dalam pertemuan tadi kita sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama antar pemerintah Indonesia dan Austria, terutama di bidang ketenagakerjaan," kata Menaker Hanif.

Hanif juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Austria yang senantiasa bekerja sama serta membantu Indonesia dalam pengembangan infrastruktur, transportasi, pengelolaan sumber daya mineral dan juga dalam konteks pengembangan SDM.

“Kita berharap kerja sama dengan Austria segera telaksana melalui program bantuan peralatan dan pelatihan instruktur di Balai Latihan Kerja,” kata Hanif.

Dikatakan Hanif , di bidang ketenakerjaan, sejak 1996 hingga 2004, Kemnaker juga telah menggandeng Pemerintah Austria dalam membantu pengembangan BLK di Serang, Tangerang, Bekasi, Tanjung Pinang dan Balikpapan.

“Kita dorong aagar ada kerjasama kembali dalam pengembangan BLK(termasuk pengembangan Instruktur) serta pengembangan kompetensi kerja melalui pengakuan standarisasi dan kompetensi, “ kata Hanif.

Bantuan yang dulu pernah dilakukan antara lain pembangunan fisik (gedung) BBLKI Serang, pengadaan peralatan pelatihan BBLKI Serang dan asistensi teknis berupa pelatihan bagi instruktur BBLKI Serang.

Tak hanya itu, program bantuan juga meliputi pendampingan penyusunan program pelatihan teknisi selama 3 tahun dan implementasinya, serta pendampingan pelatihan kejuruan las dan sertifikasi oleh Institute International of Welding (IIW).

Hanif menambahkan program bantuan dibutuhkan untuk mengembangkan program pelatihan kerja di BLK-BLK di seluruh Indonesia yang selama ini terkendala akibat terbatasnya anggaran.

Berdasarkan data Kemnaker saat ini terdapat 14 BLK UPTP milik Kemnakertrans dan 262 BLK UPTD milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.