Tak Hadiri Sidang Mahkamah Partai, Kubu Ical Kirim Surat Rahasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kubu yang berselisih hari ini dipertemukan dalam sidang Mahkamah Partai Golkar di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (11/2/2015).

Namun ada sejumlah kursi yang kosong. Kubu pengurus Golkar versi Musyawarah Nasional IX Bali pimpinan Aburizal Bakrie, tak hadir. Namun, persidangan yang dipimpin oleh anggota Mahkamah Partai Golkar, Muladi, Natabaya, Andi Mattalata, dan Djasri Marin, tetap dibuka secara resmi oleh Muladi pada pukul 11.20 WIB.

Sebelum menutup sidang, Ketua Mahkamah Partai Muladi menyampaikan bahwa kubu Aburizal Bakrie tidak menghadiri sidang hari ini. Pihaknya mengirimkan surat resmi tertanggal 9 Februari 2015. Surat tersebut baru diterima Mahkamah Partai pagi tadi.

"Ini confidential (rahasia) tapi disini semua harus dibuka," kata Muladi.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal dan Sekjen Idrus Marham ini menjelaskan, Mahkamah Partai telah membuat keputusan berupa rekomendasi, pada 23 Desember 2014. Rekomendasi berisi, pihak Munas Bali dan Ancol melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi atau islah. Kemudian, apabila tidak tercapai, dibutuhkan Munas Gabungan. Terakhir, menyelesaikan sengketa melalui pengadilan negeri.

Dalam surat itu, Munas Gabungan yang pernah menjadi opsi penyelesaian konflik Golkar dinilai hanya menjadi preseden buruk di Golkar, karena tidak dikenal dalam AD/ART.

Diberitakan sebelumnya, usaha islah gagal dan akhirnya diserahkan pada Mahkamah Partai Golkar setelah ada putusan dari PN Jakarta Pusat. Putusan tersebut menyatakan bahwa gugatan kubu Agung adalah N.O atau Niet Onvankelijk atau tidak dapat diterima karena belum pernah dicoba diselesaikan melalui mekanisme internal.

Selanjutnya, PN Jakpus meminta konflik Golkar diselesaikan oleh Mahkamah Partai Golkar yang anggotanya adalah Muladi, Andi Mattalata, Natabaya, Jasri Marin, dan Aulia Rahman.