BURT Bantah Gedung Baru Hasil 'Transaksi' DPR Dengan Jokowi

Dimyati membantah bila proyek tersebut terdapat transaksional antara Presiden Joko Widodo dengan DPR

BURT Bantah Gedung Baru Hasil 'Transaksi' DPR Dengan Jokowi
TRIBUNNEWS.COM/Abdul Qodir
Petugas pemadam kebakaran dan teknisi konstruksi melepas plat aluminium pelapis yang bergelayutan di gedung Setjen DPR RI, komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/4/2015). Plat pelapis gedung bergelayutan dan sebagian lainnya berjatuhan akibat terpaan angin kencang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR angkat bicara mengenai rencana pembangunan gedung baru. Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusumah mengaku proyek tersebut sudah masuk dalam perencanaan dalam program APBNP 2015 yang telah disahkan.

Namun, Dimyati mengaku tidak hafal dengan besaran pembangunan gedung tersebut. "APBN 2016 ada rencana pembangunan tapi sedikit cuma berapa miliar gitu, itu kan global," kata Dimyati ketika dikonfirmasi, Minggu (26/ 4/2015) malam.

Ia mengatakan untuk tahun ini peletakan batu pertama dengan rencana pembangunan perpustakaan serta museum. Sedangkan untuk ruangan lainnya belum dilaksanakan.

"Hanya cukup fondasi dan beberapa, ini baru dilanjutkan di 2016. Tapi pelelangan, perencanaan belum. setelah APBNP 2015 dikeluarkan oleh Kemenkeu, rencana minggu ini, sudah diketok oleh DPR dan pemerintah. Renovasi juga masuk, ada untuk renovasi. nanti direvisi untuk 2015," kata Politisi PPP itu.

Dimyati membantah bila proyek tersebut terdapat transaksional antara Presiden Joko Widodo dengan DPR. Ia mengatakan keduanya saling mendukung untuk kepentingan masyarakat.

"Enggak dong (transaksional), saling mendukung, kan untuk presiden juga. Presiden harus menguatkan semua pihak, polisi, Jaksa, KPK, parlemen, presiden, pemerintah maka terjadi check and balances. Indonesia cepat sejahtera," katanya.

Selain itu, ia juga mengatakan gedung baru tersebut akan diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Apalagi ia melihat tata ruang parlemen sudah tidak baik sehingga perlu direnovasi.

"Lihat saja tata ruang parlemen sudah berantakan, tidak seperti parlemen di luar, perpus komplit. biasa saja, jadi perlu menjadi daya tarik wisata asing belajar politik, sejarah, peraturan datang ke parlemen. kami saja kalau ke luar negeri ke parlemen dan kami melihat kok berbeda. ini yang menjadi kita ambil yang positif untuk pembangunan di parlemen," tuturnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved