Breaking News:

Jokowi Kaget Hanya 1 Persen Pengawas Intern Pemerintah Berada pada Level III

Ditegaskan Jokowi, hasil ini sangat tidak baik dalam tata kelola keuangan negara dan daerah.

Tribunnews.com/Dahlan Dahi
Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada lima tahanan politik di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Sabtu (9/5/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kaget mendengar laporan mengenai penilaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terdini.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kapabilitas seluruh APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai akhir Desember 2014 dengan menggunakan internal audit capability model (IA-CM), bahwa hanya 1 persen APIP berada pada level III (integreted).

Sedangkan level II (infrastructure) sebanyak 14 persen dan kebanyakan berada di level I (initial) sebanyak 85 persen.

Ditegaskan Jokowi, hasil ini sangat tidak baik dalam tata kelola keuangan negara dan daerah. Artinya, aparat pegawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola yang mampu memberikan jaminan pencegahan korupsi.

"Saya sangat keget sekali dapat laporan ini. Artinya aparat pegawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi," tegas Jokowi dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 di Kantor Pusat BPKP Jakarta Rabu (13/5/2015).

Karena, tegas Jokowi, masih banyak pengawas intern di pemerintahan baik pusat dan daerah yakni sebanyak 85 persen belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kalau angka ini benar, ya kita memang harus kerja keras! Karena, sekali lagi 85 persen. Itu angka yang sangat besar sekali," ujarnya.

Lebih lanjut Jokowi jelaskan, idealnya APIP berada pada level III (integreted) jauh harus lebih banyak. Bukan hanya 1 persen. Karena bila pada level III, APIP sudah mampu memberikan penilaian terhadap efisiensi, efektivitas, keekonomian, akuntabilitas dalam pemerintahan dan Kementerian Lembaga.

Kegiatan ini angkat tema "peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mengawal akuntabilitas pembangunan Nasional."

Acara ini sendiri dijelaskan, dilaksanakan untuk memperoleh gambaran kondisi nyata APIP saat ini berdasarkan perspektif penggunan asil penilaian kapabilitas dan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kapabilitas 417 APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai akhir Desember 2014 dengan menggunakan internal audit capability model (IA-CM), sebanyak 50 APIP (11,99 persen) berada pada level 2 (infrastruktur) dan sebanyak 367 APIP (88,015) berada pada level 1 (initial).

Diharapkan, rakornas akan menghasilkan beberapa poin strategis yakni tersusunnya kebijakan peningkatan kapabilitas APIP daerah, peningkatan Kapabilitas menjadi bagian dari dokumen perencanaan (RPJMN/D, Renstra), tersusunnya grand design peningkatan kapabilitas APIP dan tersusunnya roadmap peningkatan kapabilitas menuju level 3 berikut action plan-nya.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved