Breaking News:

RUU Pilkada

Soal Revisi UU Pilkada, DPR Yakin Pemerintah Dengar Usulan Rakyat

Fahri Hamzah mengatakan, mayoritas fraksi di DPR sepakat revisi UU Pilkada bakal menjadi inisiatif DPR.

Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, mayoritas fraksi di DPR sepakat revisi UU Pilkada bakal menjadi inisiatif DPR.

"Semua partai sudah sepakat, revisi terhadap UU dianggap sebagai jalan yang aman dan pasti bagi penyelenggara pilkada mendatang. Pemerintah tidak sama dengan DPR. Pemerintah akan mendengar usulan DPR, konsekwensi ketidakjelasan regulasi, mungkin terjadi dari awal," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Politikus PKS itu menyebutkan, keinginan pemerintah yang ingin Partai Golkar dan PPP untuk menyelesaikan masalah secara internal dengan jalan islah belum tentu bisa menyelesaikan masalah di luar itu.

"Mungkin terjadi dari awal, pemerintah memilih pihak yang bersengketa untuk bersatu, tapi belum tentu keamanan di daerah terjaga," katanya.

Lebih jauh Fahri mengatakan bahwa untuk revisi UU Pilkada seluruh Fraksi di Komisi II DPR sudah menyepakati dan sudah diterima pimpinan DPR.

"Semua partai sudah sepakat. Revisi terhadap UU dianggap sebagai jalan yang aman dan pasti untuk penyelenggara pilkada mendatang," katanya.

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved