FITRA Sebut Wacana DPR Hanya Bebani Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Koordinator FITRA, Apung Widiadi menilai saat ini anggota DPR begitu dominan menekan pemerintah mencairkan dana-dana politik secara legal. Padahal, dua wacana yang digembar-gemborkan DPR, seperti peningkatan dana aspirasi dan bantuan partai politik, kata Apung, cuma menambah beban pemerintah.

Karena menurutnya, di sisi lain sistem perencanaan APBN versi eksekutif juga masih banyak celah penyimpangan. Pemerintah belum maksimal dalam mensinkronisasikan anggaran, pembangunan, dan nawacita.

"Jika ini tidak diperbaiki pemerintah, maka justru akan dimanfaatkan DPR. Menjadi celah terjadinya transaksional untuk dana-dana politik ‎tadi," kata Apung, Senin (29/6/2015).

Karena itu, FITRA menyarankan DPR lebih baik membuat RAPBN Alternatif untuk 2016 dengan prioritas kebutuhan serta kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pribadi dan golongannya.

"DPR jangan hanya memanfaatkan RAPBN 2016 sebagai ruang transaksional ekonomi politik. Tapi lebih baik membuat APBN Alternatif 2016," kata Apung.‎