Wamenlu: Membangun Kawasan Perbatasan Perlu Melibatkan Seluruh Stakeholders
James Budiono prihatin dengan kondisi masyarakat Indonesia di perbatasan, utamanya kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Penulis:
Edwin Firdaus
Editor:
Gusti Sawabi
lihat foto
Laporan Edwin Firdaus
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan Kawasan Perbatasan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, James Budiono prihatin dengan kondisi masyarakat Indonesia di perbatasan, utamanya kawasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia.
Apalagi masyarakatnya sangat bergantung dengan distribusi bahan pokok dan infrastruktur dari Malaysia, sehingga transaksi perdagangan umumnya masih menggunakan mata uang ringgit.
Karena itu ia bersama anggota Kadin lainnya beberapa waktu lalu menemui Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, AM Fachir guna membahas hal tersebut. Khususnya soal rencana KADIN mengembangkan potensi ekonomi di kawasan perbatasan tersebut.
Wamenlu sendiri mengapresiasi keinginan Kadin, namun kata Fachir untuk membangun kawasan perbatasan tidak semudah melakukan pembangunan di daerah perkotaan, melainkan harus melibatkan banyak pihak, dan tidaklah sebentar.
"Harus melibatkan seluruh stakeholders yang ada, begitu juga Perwakilan RI di kawasan perbatasan yang juga harus siap dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan penduduk dan pelaku usaha," kata Fachir melalui keterangan Jumat (3/7/2015).
Kadin kata Fachir, bisa mencontoh pengembangan kawasan Karimun, Bintan dan Batam yang dilakukan bersama Singapura. Semua stakeholder khususnya Pemerintah Daerah harus diberikan peran yang besar.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi tersebut juga menilai pengembangan ekonomi di perbatasan dapat diwujudkan melalui mekanisme kerjasama bilateral dan regional. Dalam kaitan ini, perlu dibangun konektivitas solid, dimana hal itu juga merupakan prioritas utama dari program Nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi.
