Muktamirin yang Tolak Mekanisme AHWA Merasa Diperlakukan Diskriminatif

TRIBUNNEWS.COM, JOMBANG - Registrasi peserta Muktamar NU ke-33 di GOR Merdeka Jombang kembali diwarnai protes, Sabtu (1/8/2015). Beberapa muktamirin (peserta muktamar) melakukan aksi protes tidak terima karena merasa diperlakukan diskriminatif.

Mereka yang merasa diperlakukan diskriminatif itu adalah muktamirin yang jelas-jelas menolak diterapkannya mekanisme ‘Ahlul Halli wal Aqli’ (AHWA) pada pemilihan Rois Aam Syuriah PBNU dalam muktamar nanti.

Mereka mendatangi panitia di GOR dan melancarkan protesnya. Menurut mereka, muktamirin yang menolak penerapan AHWA, diberi ID Card (kartu pengenal) peserta muktamar yang berbeda dengan muktamirin pro-AHWA.

Perbedaannya cukup mencolok. ID Card pro-AHWA memuat nama, foto, dan barcod. Sedangkan bagi peserta muktamirin yang menolak AHWA, hanya diberi ID Card kosong alias tanpa foto, tanpa nama, dan tanpa barcode.

“Padahal, sesuai informasi, ID Card kosongan seperti ini hanya bisa digunakan untuk menghadiri pembukaan muktamar nanti malam. Sedangkan untuk mengikuti sidang, harus menggunakan ID Card yang lengkap dengan nama, foto dan barcode,” kata Ketua Tanfidziyah PCNU Gresik, Khusnul Khuluq.

Khusnul Khuluq mengaku, saat ini sudah ada puluhan peserta muktamar yang diberi ID Card berbeda dengan yang baku tersebut. “Tapi bisa jadi nanti ada ratusan jika tidak dilakukan pembenahan. Sebab, saya sendiri mewakili 407 orang untuk mempertanyakan persoalan ini,” tandas Khusnul.

Protes tersebut ditanggapi oleh panitia. Katib Aam PBNU yang juga anggota Panitia Pusat Muktamar NU ke-33 Malik Madaniy, segera memerintahkan kepada tenaga penerima registrasi agar tidak diberlakukan diskriminasi terhadap muktamirin.

“Semua muktamirin harus diperlakukan sama. Semua harus diberi ID Card yang lengkap. Yang di situ tercantum nama, foto, barcode. Tolong ini dicamkan!” perintah KH Malik Madaniy. Sejumlah petugas penerima registrasi tampak mengangguk-angguk.

Sementara itu, proses registrasi sendiri masih menuai keluhan darai para muktamirin. Pasalnya masih ribet. Tidak seperti registrasi muktamar sebelumnya di Makassar. Setiap Muktamirin harus datang sendiri untuk registrasi. Hal itu yang menyebabkan banyak antrean.

Didi Hudaya, Ketua PCNU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, mengeluh, registrasi saat ini ribet karena semua muktamirin harus datang sendiri-sendiri ke loket untuk dicata.

Ini beda dengan registrasi saat Muktamar di Makassar lima tahun lalu, yang proses registrasi dilakukan secara kolektif oleh perwakilan PCNU dan PWNU.

“Baru kali ini registrasi seperti ini diterapkan. Jadinya, semua muktamirin harus antre," jelas Didi. Dia mengaku sudah sejak pagi menunggu di lokasi registrasi. Tapi belum bisa melakukan registrasi karena anggota Muktamirin lainnya asal Kota Tasikmalaya belum lengkap.

Selain ribet, peserta juga mengeluhkan proses registrasi yang tidak ada sosialisasi sebelumnya kepada muktamirin. Menurutnya, perubahan proses registrasi harus disosialisasikan sebelumnya. (Sutono)