PPP: NU Harus di Atas dan Untuk Semua Golongan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerukan lima hal terkait dengan digelarnya Muktamar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jombang, Jawa Timur.

M. Romahurmuziy, Ketua Umum DPP PPP dalam rilisnya yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (1/8/2015) menyerukan lima suara yaitu:

1. Dapat tercipta pelaksanaan musyawarah yang aspiratif, sejuk dan tertib.

2. Konsep pemilihan pimpinan PBNU, baik rais 'aam maupun ketua umum tanfidziyah, hendaknya didasarkan atas aspirasi mayoritas muktamirin, mengingat muktamar sesuai ad/art NU, adalah forum tertinggi kedaulatan anggota. Pemaksaan konsep tertentu, apakah ahlul halli wal 'aqdi (ahwa) atau lainnya, hanya akan menjauhkan muktamar dari semangat kedaulatan muktamirin.

3. Pimpinan PBNU ke depan, hendaknya adalah figur yg mampu berdiri di atas dan untuk semua golongan. Khittah NU 1926 yg ditegaskan dalam Muktamar NU di Situbondo (1984) dan Lirboyo (2009) harus teguh dijadikan pedoman, untuk tidak membuat NU turun pangkat menjadi milik golongan atau kekuatan politik tertentu. Dengan besaran jumlah pengikut dan moderasinya, NU tidak sepatutnya direduksi menjadi hanya alat, bahkan 'onderbouw' kekuatan politik atau golongan tertentu. Pemimpin NU ke depan harus mampu meletakkan dirinya imparsial dalam menjawab tantangan global, bukan mereduksi diri pada kepentingan primordial, taktis, bahkan, partisan.

4. Jargon "Islam Nusantara" yang diniatkan mewadahi moderasi dan kesemestaan hadirnya Islam, hendaknya merupakan cerminan ideal Islam yang merupakan salah satu pilar peradaban. Jangan sampai menjadi jargon yang justru ditumpangi kepentingan liberalisme, pluralisme, dan relativisme, agama.

5. NU ke depan, adalah NU yg mengayomi seluruh agama, seluruh ormas Islam, seluruh partai politik, seluruh lembaga negara, seluruh lapisan sosial masyarakat, seluruh bangsa Indonesia, dan ... seluruh dunia.