Breaking News:

Megawati: KPK Bubar Jika Korupsi Tidak Ada

Menurut Megawati, KPK dapat dibubarkan bila korupsi sudah tidak terjadi lagi di Indonesia.

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri membuka sekolah partai calon kepala daerah di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (28/6/2015). Sekolah partai diikuti oleh sejumlah calon kepala daerah yang akan maju dalam pilkada serentak dan para calon tersebut dibekali pengetahuan untuk memenangi pilkada mulai dari cara berkomunikasi, cara berkampanye, hingga politik anggaran. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat ad hoc atau sementara.

Menurut Megawati, KPK dapat dibubarkan bila korupsi sudah tidak terjadi lagi di Indonesia.

"Sampai kapan yang namanya KPK. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut. Apakah benar, dan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya Ad Hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci acara 'Hari Konstitusi'‎ di MPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Megawati sadar ucapannya mengenai KPK menjadi sensitif bila masuk dalam sosial media.

Ia pun mengaku kerap di-bully karena ucapannya tersebut. "Kalau dengan seperti ini saya di sosmed, saya di bullly sebagai sebuah atraksi," ujar Presiden ke-5 RI itu.

Mega melihat adapula pihak yang berpikir ba‎hwa ia mendukung KPK dibubarkan. Padahal, alasan yang disampaikannya logis.

"Jadi, itu sangat pendek berpikirnya bahwa Bu Mega tidak setuju dengan adanya KPK. Kalau kita berhenti, tidak korupsi ya tentu saja KPK dong ya tidak ada lagi. Itu pemikiran yang sangat logis," katanya.

Megawati juga menyinggung banyaknya lembaga ad hoc di Indonesia yang belum nampak kinerjanya. Menurutnya, Presiden Jokowi harus mengkaji lembaga tersebut.

"Saya tahu ada 80 lembaga berbentuk komisi, Pak Zul (Ketua MPR Zulkifli Hasan) bilang ada 100. Kita tahu ada KY, KPK, KPU, semua punya fasilitas. Saya coba hitung budget komisi-komisi yang saya tak tahu dimana, berapa harganya, perlu dikaji lagi," ujarnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved