Soal Bahasa Indonesia Pekerja Asing, Gerindra Curigai Jokowi Bawa Pesanan Asing

Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan melihat Pemerintah Joko Widodo menerapkan nalar deregulasi besar-besaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan melihat Pemerintah Joko Widodo menerapkan nalar deregulasi besar-besaran. Seluruh peraturan perundang-undangan, baik di pusat maupun daerah akan dihapus.

Hal itu terkait Presiden Jokowi yang meminta dihapusnya syarat kemampuan berbahasa Indonesia pada tenaga kerja asing dalam Permenakertrans No. 12/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Harapannya, penghapusan Pasal 26 ayat (1) yang mensyaratkan "Tenaga Kerja Asing wajib berbahasa Indonesia" itu, bisa mendongkrak investasi di Indonesia.

"Ini aneh," kata Heri melalui pesan singkat, Minggu (23/8/2015).

Menurut Heri, nalar Presiden Joko Widodo seperti itu sangat berbahaya. Jika tidak berhati-hati. Kepentingan nasional bisa terganggu. "Besok-besok, seluruh sektor dan jenis pekerjaan di dalam negeri akan dikuasai asing. Dari level CEO, middle management, sampai pekerja lapangan," ungkapnya.

Menurut Politikus Gerindra itu kewajiban penggunaan bahasa Indonesia kepada tenaga kerja asing, bukan saja sebagai barrier untuk melindungi kepentingan pekerja-pekerja lokal, tapi, lebih dari itu, bahasa Indonesia adalah kehormatan bangsa. Simbol kewibawaan bangsa Indonesia. "Maka, sudah saatnya ia berjaya di negerinya sendiri. Dan sudah sepantasnya, tenaga-tenaga kerja asing itu menghormatinya," imbuhnya.

Selanjutnya, kata Heri, tdak ada satupun riset yang menyebutkan bahwa penggunaan bahasa Inonesia akan menghambat investasi. "Itu dua hal berbeda. Tidak ada hubungan sama sekali," kata Heri.

Namun, tuturnya, pemerintah tetap ngotot dihapusnya syarat tersebut, maka hal itu patut curiga, bahwa itu adalah pesanan asing. Menurut Heri, investor-investor itu ingin proyek investasinya dikerjakan oleh pekerja mereka sendiri.

"Berarti, siklus sesat investasi tetap berlaku bahwa uang itu tidak akan pernah tinggal di Indonesia. Uang itu hanya singgah. Bahan baku dari mereka, teknologi dari mereka, dan tenaga kerja dari mereka. Dan kita, hanya jadi penonton saja. Tidak ada nilai tambah sama sekali‎," ujarnya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Ikuti kami di

BERITA REKOMENDASI

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved