BPK Harus Audit Proyek Pembuatan Website Revolusi Mental

Audit harus dilakukan menyusul tidak bekerjanya dengan baik website tersebut saat pertama kali diluncurkan

BPK Harus Audit Proyek Pembuatan Website Revolusi Mental
ist
Menko PMK Puan Maharani dalam acara Pekan ASI Se-dunia (PAS) atau World Breastfeeding Week (BFW) di Jakarta, Selasa (18/8/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR harus mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit terkait penggunaan anggaran Rp 140 miliar untuk pembuatan website www.revolusimental.go.id.

Audit harus dilakukan menyusul tidak bekerjanya dengan baik website tersebut saat pertama kali diluncurkan.

"Jika ada temuan, DPR dapat menggunakan haknya," ujar Ketua Divisi Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil Indoneisa untuk Demokrasi, Hendrik Rosdinar, Kamis(27/8/2015).

Menurut Hendrik, tidak bisa diaksesnya atau tidak berfungsinya website revolusimental.go.id menunjukkan ada persoalan. Karena itulah lanjut Hendrik perlu meminta kepada BPK untuk melakukan audit khusus, memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran revolusimental.go.id.

Hendrik menjelaskan proyek pembuatan website www.revolusimental.go.id harus dibuka kepada publik secara gamblang dan terbuka Termasuk profil rekanan, kontrak kerja sama dengan rekanan.

"Pemerintah dalam hal ini Menko Puan Maharani harus menjelaskan kepada publik apa masalah tersebut. Terkait dengan pendaaan yang begitu wah, Menko harus membuka kepada publik detil anggarannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membantah informasi yang berkembang di sejumlah media, teruma media sosial, mengenai adanya penggunaan anggaran Rp 140 miliar untuk pembuatan website www.revolusimental.go.id

Dijelaskan, dana sebesar itu dipergunakan untuk berbagai program kegiatan gerakan nasional revolusi mental, yang telah direncanakan dengan baik dan disetujui pihak yang kompeten, termasuk salah satunya pembuatan website.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membantah informasi yang berkembang di sejumlah media, teruma media sosial, mengenai adanya

“Sesungguhnya itu tidak benar, karena dana tersebut dipergunakan untuk berbagai program kegiatan gerakan nasional revolusi mental, yang telah direncanakan dengan baik dan disetujui pihak yang kompeten, termasuk salah satunya pembuatan website,” tulis Humas Kemenko Kesra dalam siaran persnya Kamis (27/8/2015).

Menurut Humas Kemenko PMK itu, Menko PMK Puan Maharani dan seluruh jajaran Kemenko PMK, sejak awal sangat menyadari beban tanggung jawab yang besar untuk mengoordinasikan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Termasuk memahami bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana APBN untuk revolusi mental juga harus sesuai nilai, semangat, dan prinsip-prinsip gerakan revolusi mental, semua harus efektif dan akuntabel.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved