Dugaan ada Menteri Masih Rangkap Jabatan Dianggap Mengada-ada

Dugaan adanya menteri yang masih merangkap jabatan sebagai anggota DPR, dibantah oleh LSM Arus Bawah Jokowi (ABJ

Dugaan ada Menteri Masih Rangkap Jabatan Dianggap Mengada-ada
Istimewa
Ilustrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan adanya menteri yang masih merangkap jabatan sebagai anggota DPR, dibantah oleh LSM Arus Bawah Jokowi (ABJ). ABJ menilai, tudingan itu tidak mendasar.

"Tudingan bahwa kader PDIP yang dipercaya Presiden Jokowi menjadi menteri masih rangkap jabatan itu sama sekali tidak mendasar," tegas Sekretaris Jenderal DPP ABJ Ronny Talapessy, Senin (7/9/2015).

Sepengetahuan ABJ, tambah Talapessy, kader PDIP yang diangkat menjadi menteri tidak lagi duduk sebagai anggota dewan. "Pak Tjahjo Kumolo, misalnya, begitu diangkat menjadi Mendagri beliau langsung mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota dewan," kata Talapessy

Jika ada yang perlu dikritisi, lanjut Talapessy, adalah pentolan DPR RI, Setya Novanto dan Fadli Zon yang telah mempermalukan Indonesia karena berkampanye untuk Donald Trump.

"Mengkritisi menteri PDIP yang dikatakan rangkap jabatan itu kesannya dibuat-dibuat. Kalau memang mau mengkritisi, kenapa tidak menyoroti perilaku Setya Novanto dan Fadly Zon yang jelas-jelas telah mempermalukan Indonesia?" sindir Ronny.

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo secara terpisah membantah keras tudingan bahwa dirinya masih rangkap jabatan. Mantan Sekjen PDIP ini meminta pihak yang mengatakan dirinya masih rangkap jabatan untuk membeberkan data yang valid.

"Jika saya masih rangkap jabatan, sebutkan data yang mana, dan silakan lapor ke KPK. Karena jika rangkap jabatan berarti saya masih menerima gaji dari DPR, dan itu melanggar hukum," tegas Tjahjo.

Dia menambahkan, begitu dlantik menjadi Mendagri, dirinyalangsung meyerahkan surat pengunduran diri ke DPR, juga ke PDIP. "Saya sudah tidak menerima gaji atau tunjangan dari DPR. Silakan dicek. Kalau menyangkut PAW (pergantian antar waktu, red.) itu bukan urusan saya. Itu urusannya DPR dan KPU," kata Tjahjo.

Dia menegaskan, tak segan-segan membawa kasus tudingan ini ke kepolisian, karena telah mencemarkan nama baik. "Sebutkan data yang mana, karena yang mengeluarkan data itu akan saya tuntut ke kepolisian karena telah mencemarkan nama baik saya," pungkasnya.

Sehari sebelumnya, Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen mempertanyakan konsistensi ucapan Presiden Joko Widodo terkait menteri yang merangkap jabatan. Dewan Presidium Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen, Arief Rachman, mengatakan presiden tidak konsisten karena sampai saat ini terdapat menteri yang masih terdaftar sebagai anggota DPR RI.

Mereka yaitu, Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri), dan Pramono Anung (Menteri Sekretaris Kabinet).

Sebagai upaya mengingatkan Presiden Joko Widodo terkait menteri di Kabinet Kerja yang merangkap jabatan, maka Koalisi Masyarakat Peduli Parlemen akan mengirimkan surat terbuka ke Istana Negara pada Rabu.

"Kami Rabu datang ke istana untuk menyampaikan surat terbuka. Semula Joko Widodo berkomitmen semua anggota kabinet tidak boleh rangkap jabatan," kata Arief ditemui di Jakarta, Minggu (6/9/2015).

Dia menjelaskan tiga menteri merupakan kader PDI Perjuangan. Sementara, kader partai politik lain yang menjabat sebagai menteri harus rela mundur dari jabatan di DPR, partai politik maupun jabatan strategis lain. "Seperti rangkap jabatan tiga menteri dari PDI P. Belum ada Pergantian Antar Waktu (PAW) dan menyatakan diri mundur," kata dia.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved