Puan Maharani Bicara Soal Status Anggota DPR-nya

Puan Maharani angkat bicara mengenai statusnya yang masih menjadi anggota DPR.

Puan Maharani Bicara Soal Status Anggota DPR-nya
Ist
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani berpose bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping dan istrinya Peng Liyuan di sela-sela acara peringatan 70 Tahun berakhirnya Perang Dunia II sekaligus kemenangan Tiongkok atas Jepang pada masa itu di Lapangan Tiananmen pada 3 September 2015. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani angkat bicara mengenai statusnya yang masih menjadi anggota DPR. Ia mengaku telah menyerahkan seluruhkan kepada Fraksi PDIP di DPR.

"Proses sudah," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Menurutnya, hal tersebut hanyalah permasalahan pergantian antar waktu (PAW) dengan suara terbanyak dibawahnya. Puan enggan berkomentar lebih jauh mengenai statusnya itu.

"Itu hak internal PDIP. Jadi teknis prosesnya tanya ke fraksi," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung masih tercatat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

"Kita harus lihat siapa penggantinya. Partai kan punya mekanisme," kata Ketua Fraksi PDIP Olly Dondokambey di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Ia mengatakan terdapat mekanisme penggantian bagi anggota DPR yang menjabat di pemerintahan. Ketiganya, kata Olly telah menyetujui pengunduran diri serta menyerahkan surat ke DPP. "Partai kan melihat, kita harus lihat, enggak sembarangan," ujarnya.

Ia mencontohkan pengganti Puan Maharani yakni Dharmawan Prasodjo yang kini menjabat sebagai Staf kepresidenan. Sehingga penggantian tersebut harus dikaji secara matang. Apalagi Ketiganya tercatat sebagai politisi senior PDIP.

"Kita cari orang pas, menggantikan Puan, Mas Tjahjo dan Mas Pram, bukan orang sembarangan," tuturnya.

Diketahui, ketiga kader PDIP itu masih menjabat sebagai anggota DPR. Sebab, sampai saat ini Kesekjenan DPR belum menerima surat DPP PDI Perjuangan terkait pengunduran diri dan pergantian antar waktu (PAW) yang dilayangkan kepada DPR.

"Belum ada surat dari DPP PDI Perjuangan untuk pengajuan dan pemberhentian mereka," kata Kepala Bagian Administrasi Keanggotaan Dewan dan Fraksi Setjen DPR RI, Suratna, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved