Mahkamah Kehormatan Dewan Mulai Bahas Status Tiga Menteri asal PDIP

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mulai membahas tiga menteri asal PDI Perjuangan. Demikian dikatakan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR,

Mahkamah Kehormatan Dewan Mulai Bahas Status Tiga Menteri asal PDIP
Tribunnews.com/Wahyu Aji

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mulai membahas tiga menteri asal PDI Perjuangan. Demikian dikatakan Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2015).

"Ya tadi itu sudah dirapatkan," ujar Dasco.

Tiga menteri tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Kordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Ketiga nama tersebut belum di PAW (Pergantian Antar Waktu) sebagai anggota DPR.‎ Dasco mengatakan kasus tersebut dapat saja dibahas tanpa ada pengaduan dari anggota DPR maupun masyarakat.

"Bisa saja tanpa aduan, tapi tadi pas rapat enggak kuorum," imbuh Politikus Gerindra itu.

Mengenai pembahasan dalam rapat, Dasco enggan mengungkapnya. Ia mengatakan MKD terikat peraturan DPR untuk merahasiakan materi perkara.

"Saya tak mau komentari materi perkara," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyoroti tiga kader PDIP yang duduk di kursi kabinet. Pasalnya, mereka masih tercatat sebagai anggota DPR.

"Kita mendapatkan informasi ada beberapa menteri yang belum mengundurkan diri (dari DPR), itu berpotensi melanggar UU MD3, dan bertentangan dengan semangat presiden untuk menetapkan menteri nonaktif dari partai," kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Menurut Fadli, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu melakukan analisa terhadap tiga politikus PDIP itu. Pasalnya, daftar kehadiran mereka sudah lama tidak terisi.

"MKD harusnya mengambil satu analisis penyelidikan terhadap ini. Kalau sudah tidak hadir sampe beberapa kali, orang itu tidak hadir. Kan nggak bisa," imbuhnya.

Fadli mengungkapkan PAW didasari daerah pemilihan (Dapil) dan bukan internal partai. Ia menyebutkan saat anggota DPR mengundurkan diri, maka suara terbanyak yang berada di bawah nama itu, secara otomatis menggantikannya di DPR.

"Dalam UU kan mudah (untuk PAW), tinggal digantikan yang suara nomor dua, kalau tidak bisa yang nomor tiga, jadi nggak usah dicari cari lagi. Alasan tidak melakukan PAW itu mengada-ada. Kita ingin melengkapi 560 anggota DPR," katanya.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved